oleh

Revisi UU Otsus Bergulir di DPR RI

Dana Otsus Bertambah dari 2 % DAU Nasional Menjadi 2,25 Persen

MANOKWARI – Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang  Otsus Papua telah berada di DPR RI. Kepala Biro Administrasi Otsus Setda Provinsi Papua Barat, Abner Singgir,SE,MM mengatakan, pembahasan revisi UU Nomor 21/2001 merupakan salah satu agenda prioritas DPR RI  di tahun 2021.

“Terkait dengan revisi UU Otsus, drafnya kan sudah di pusat, sudah diajukan ke DPR RI. Itu masuk dalam agenda nomor 3 dari agenda prioritas pemerintah dan DPR RI di tahun 2021,” kata Abner Singgir kepada Radar Sorong, Sabtu (23/1).

Karo Otsus mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat terus mengikuti dan memantau perkembangan revisi UU Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua ini.  Namun sejauh ini, Pemprov Papua Barat masih menunggu undangan dari DPR RI maupun pemerintah pusat untuk pembahasan lebih lanjut draf RUU dimaksud.

Abner Singgir mengatakan, keinginan Pemprov Papua Barat bahwa revisi UU Otsus masih tetap berdasarkan hasil penjaringan yang sudah dilakukan. Revisi UU Nomor 21/2001 terkait dengan keuangan maupun kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah di tanah Papua serta pemekaran daerah  otonomi baru.

Dikatakan, ada dua hal yang akan menjadi rujukan revisi UU Nomor 21/2001 yakni terkait dengan Pasal 34 dan 76. “Itu yang menjadi perhatian pusat terkait dengan Pasal 34 dan 76,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan di Aston Niu Hotel Manokwari.

Soal dana Otsus, menurut Abner Singgir, pemerintah pusat sudah sejalan dengan Pemprov Papua Barat. Dana  Otsus naik dari 2  persen DAU (Dana Alokasi Umum) nasional menjadi 2,25  persen. Selain itu, pemerintah juga menambah skema pendanaan menjadi dana transfer melalui skema block grant dan performance based. Sebelumnya, dana otsus Papua hanya disalurkan melalui dana transfer melalui skema block grant.

Lewat skema ini, penggunaan dana diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu, jangka waktu pemberian dana otsus Papua tetap yakni 20 tahun. Guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana, sejumlah kementerian/lembaga (K/L) juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sedangkan untuk pemekaran di tanah Papua,  Karo Otsus mengaku belum mengetahui secara pasti, namun pemerintah sudah punya grand desain tentang pemerintah di tanah Papua. “Masih dalam kajian dan pembahasan di pusat soal pemekaran daerah otonomi baru. Kita akan terus mengikuti perkembangan,” pungkasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed