oleh

Resah, Warga Blokade Jalan Rusak

SORONG – Merasa resah dengan kondisi jalan rusak parah berlobang yang tidak kunjung diperbaiki selama 2 tahun, warga yang mengatasnamakan Pemuda Jembatan Puri, menggelar aksi pemalangan dan blocade jalan berjam-jam lamanya, mulai pukul 10.45 WIT hingga pukul 17.00 WIT, Kamis (22/4).

Aksi spontanitas ini sebagai bentuk kekecewaan dan kemarahan warga karena pemerintah seolah tidak memperdulikan pembangunan infrastruktur di Jalan Jenderal Sudirman tersebut, terbukti sudah 2 tahun jalan tersebut dibiarkan berlobang bahkan nyaris menjadi kolam. Kesal menunggu respon pemerintah yang lamban, warga kembali memperlebar jarak pemalangan yang awalnya sebelum SPBU Pasar Baru, blokade jalan hingga melewati SPBU, sehingga aktifitas lalu lintas maupun jual beli BBM di SPBU Pasar Baru berhenti.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Salah satu orator dalam aksinya mengatakan bila pemerintah tidak bisa membangun jalan dengan dana kota, maka gunakan dana Otsus. Bila dana Otsus tidak bisa digunakan, warga minta tolak Otsus. ”Ini jalan umum, hukumnya wajib dibangun oleh pemerintah, sudah dua tahun anggaran tidak ada perubahan. Betul ini jalan provinsi, tapi yang bertanggung jawab adalah Wali Kota Sorong dan Ketua DPRD Kota Sorong. Kami rakyat Papua sangat dirugikan. Tidak ada mediasi di kantor tapi mediasi di tengah jalan,” tegas orator dalam orasinya.

Warga enggan membuka blokade jalan hingga Dinas PU datang dan menurunkam alat dan bahan material baru kemudian palang dibuka kembali. Warga sangat kecewa dengan kondisi jalan yang rusak hingga 2 tahun lamanya, namun seperti tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sekitar pukul 14.45 WIT, Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM didampingi Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya,SPd,MPd mendatangi lokasi. Wali Kota Sorong menyampaikan ia sangat menyesal, banyak jalan yang menjadi perhatian gubernur namun tidak diperhatikan, akhirnya Wali Kota yang mendapatkan sorotan dan caci maki masyarakat. “Gubernur satu minggu hampir tidur di Kota Sorong, bikin apa saja? Coba melihat pembangunan yang menjadi tanggung jawab gubernur harus dibangun,” kata Lambert Jitmau kepada wartawan usai menemui warga yang melakukan aksi blokade dan palang jalan, kemarin.

Wali Kota berjanji akan memanggil Kepala Dinas PU Kota Sorong untuk melihat kondisi jalan, kalau memungkinkan maka Wali Kota Sorong akan menanggulangi perbaikan jalan tersebut, guna menghadapi hari raya Idul Fitri.

Sementara itu, anggota DPD RI Sanusi Rahaningmas mengungkapkan, aspirasi masyarakat seharusnya ditanggapi oleh pemerintah. Meskipun jalan ini bukanlah kewenangan Pemerintah Kota, tapi layaknya Pemerintah Kota memperhatikan untuk kemudian melayangkan usulan ke pemerintah provinsi dan pemerintan pusat.  ”Banyak hal di kota ini yang harus ditangani secara serius, karena kota memang memiliki tanggung jawab membangun jalan lorong dan setapak, tapi jalan setapak juga banyak dibantu oleh pemerintah provinsi, salah satu contoh jalan di Melati Raya,” paparnya.

Dikatakannya, perlu diketahui, Kota Sorong memiliki 3 ikon yakni jalan, bandara dan pelabuhan. Namun ketika orang datang ke Kota Sorong dan melihat kondisi jalan berlobang dan hancur maka bagaimana penilaian terhadap kota ini. ”Aspirasi ini perlu ditindaklanjuti, sebab saya bukan baru kali ini mendengar tapi sudah berulang kali, masyarakat hanya menuntut pemerintah memperhatikan jalan ini,” tandasnya.

Diakui Sanusi, waktu menjabat sebagai anggota DPR Provinsi, pihaknya pernah menganggarkan kurang lebih Rp 15 milliar untuk perbaikan jalan tersebut, sehingga melihat kondisi jalan yang hancur ini,  pemerintah  tidak boleh tutup mata. “Kita harus merespon apa yang menjadi keinginan dan kehendak rakyat karena jalan rusak ini yang merasa risi adalah para pengendara,” terangnya.

Setelah mendengar aspirasi rakyat, Sanusi menyatakan ia akan menindaklanjuti dengan menyurati menteri terkait. ”Kami DPD RI independen. Hari ini kami menyurati menteri, kami tidak butuh tandatangan siapapun, kami tandatangan sendiri. Maka kebiasaan saya yakni melalui surat kemudian aspirasi-aspirasi disampaikan dan kami muat dan itu sudah saya lakukan beberapa kali. Karena kami, DPD kerja demi kepentingan daerah bukan siapa-­siapa,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed