oleh

Rencana Pengeboran Minyak Diharapkan Tak Terganggu

SORONG – Lahan seluas 2,63 hektar di ­Salawati Tengah yang sudah ditetapkan menjadi ­daerah pengeboran minyak oleh Pertamina EP, saat ini masih berstatus sengketa. Dua marga (Son dan Sarim) yang mediami daerah tersebut masih memperjuangkan hak ulayat terkait lahan tersebut.

Kepala Distrik salawati Tengah Naomi Ormak mengatakan, dua marga tersebut memang mayoritas penduduk di kampung tersebut, namun sebelumnya dua marga tersebut telah makan bersama (berbagi lahan) dan tidak menuntut kepemilikan hak ulayat. Namun kali ini kedua marga tersebut, bahwa akan ada DBH dari operasi pengeboran minyak di daerah tersebut, sehingga kini lahan tersebut diperebutkan.

“Kedua marga itu tahu bahwa akan ada DBH, oleh karena itu mereka yang awalnya makan bersama tanpa memikirkan terkait kepemilikan hak ulayat terhadap lahan tersebut, kini malah jadi sengketa. Dan sampai saat ini kami sendiri belum tahu statusnya, lahan itu jatuh kepada siapa,” ujar Kadistrik.

Sayangnya, kedua marga tersebut menempuh jalur yang berbeda untuk mengupayakan kepemilikan hal ulayat dari lahan tersebut. Satu marga menempuh melalui jalur Hukum Adat, sementara marga lainnya menempuh melalui jalur Hukum Tata Usaha Negara, sehingga kesannya seperti sulit dipertemukan. Naomi menyarankan permasalahan ini bisa diselesaikan ketika kedua marga bisa saling berbicara dari hati ke hati.

Terkait hal tersebut, Humas SKK Migas Galih Agus Setiawan menerangkan bahwa pihaknya sangat membutuhkan dukungan Pemda Kabsor untuk melancarkan hajat negara. Dukungan Pemda Kabsor tersebut dibutuhkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), Petunjuk Teknis (Juknis) serta fasilitasi dan validasi.  Dukungan berupa fasilitasi dan validasi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah sengketa dalam lahan guna menjamin DBH daerah dimasa mendatang. Dukungan berupa Perda dan Juknis terkait tata cara penyelesaian pemenuhan hak-hak kepada pihak ketiga. “Ada Perda dan Juknis terkait tata cara penyelesaian pemenuhan hak-hak pihak ketiga. Tata cara, bukan cara-cara, agar  masyarakat dapat mengetahui dan dapat paham prosesnya. Kalau ada proses yang belum jelas, tentu perda-lah yang akan kami anut sebagai jalan tengah,” kata Galih.

Selanjutnya, legitimasi pemerintah daerah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi jika ada hak pihak ketiga yang ada di lahan yang telah memenuhi IPPKH. “Legitimasi daerah tertuang dalam IPPKH yang sudah  dikeluarkan pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup. Jadi bukan kami yang memerintahkan untuk mendapatkan legitimasi itu, melainkan  oleh pihak kehutanan dan Kementrian LH yang meminta itu dibuat sesuai UU yang berlaku,” jelasnya.

Selanjutnya, fasilitasi dan validasi pepnyelesaian sengketa guna menjamin DBH daerah di masa mendatang juga tak kalah penting. Karena pada dasarnya investor tidak mengetahui batasan yang dimilki oleh masyarakat. Kalaupun perlu divalidasi, siapa yang berhak memvalidasi, sebab investor tidak mungkin memvalidasi untuk menjaga agar tidak ada indikasi kongkalikong atau korupsi, karena yang paling memahami masalah ini adalah pemerintah daerah, seperti yang tertuang dalam kewenangan  dan aturan pemda.

Dikatakannya, segala dukungan tersebut sangat diperlukan karena investor adalah pendatang yang masuk ke dalam suatu daerah dimana daerah tersebut memiliki norma-norma yang berlaku, sehingga perda juga sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan daerahnya, berikut juknis dan tata caranya. Sayangnya, hingga saat ini pihak investor belum mendapatkan kepastian tersebut. Manakala terjadi permasalahan, pihak investor pun tentu akan kebingungan terkait dasar yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah tersebut.

Galih mengungkapkan bahwa kendala tersebut menimbulkan potensi terhambatnya rencana pengeboran minyak, namun dirinya tetap berharap agak kemungkinan itu tidak menghambat dan kegiatan pengeboran tetap dapat dilakukan. “Harapan kami validasi dan legitimasinya bisa berjalan tepat waktu, meskipun potensi akan terhambat itu ada tetapi semoga tidak terjadi. Pengeboran harus segera dilakukan tepat waktu, jangan sampai molor karena akan merugikan negara. Sebab biaya sewa seluruh komponen akan semakin membengkak jika jadwalnya terus diulur,” tukas galih.

Ditambahkannya, tanggal 24 Februari ini adalah rencana investor melakukan clearance untuk persiapannya dimana sudah diperbolehkan dalam IPPKH yang diterima. Hingga saat ini, pihak investor tidak berhenti berharap apapun terkait dengan permasalahan tersebut bisa dibantu oleh Pemda Kabsor dengan cara membuatkan  perda, juknis, serta fasilitasi dan validasi agar masyarakat tidak berseteru, sebab hal tersebut sudah ditentukan oleh aturan. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed