oleh

Rekomendasikan Aparat Isi Daerah Papua yang Masih Kosong

Hasil investigasi TGPF, pembunuhan 1 warga sipil atas nama Badawi pada Kamis (17/9) dan 2 prajurit TNI, Serka Sahlan pada Kamis (17/9) dan Pratu Dwi Akbar Utomo pada Sabtu (19/9) diduga kuat dilakukan oleh KKB Papua. Sementara itu, terbunuhnya Pendeta Yeremia Zanambani pada Sabtu (19/9) diduga kuat melibatkan oknum aparat, meskipun ada kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga. Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan, pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara. 

Selain itu, Mahfud merekomendasikan aparat pertahanan dan keamanan mengisi daerah-daerah yang masih kosong pengamanannya. “Ini untuk menjamin keamanan wilayah tersebut,” kata Mahfud setelah menerima hasil laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya di Kantor Kemenko Polhukam, kemarin.

Menurut dia, wilayah Papua sangatlah luas dan memiliki medan yang sulit dijangkau sehingga membuat beberapa daerah masih kosong dari jangkauan aparat keamanan. “Itu kami merekomendasikan agar segera diisi. Kompolnas juga sudah pernah menyampaikan itu kepada Presiden, dan Presiden setuju,” jelasnya.

Mahfud membantah masyarakat Papua yang menolak keberadaan aparat keamanan. Menurut Mahfud, yang menolak itu adalah mereka yang tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Yang meminta begitu itu kelompok kriminal bersenjata. Itu ‘kan yang minta. Kalau rakyat Papua, perlu aparat untuk menjaga keamanan,” katanya.

Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, menurut dia, malah masyarakat Papua berkeinginan agar TNI/Polri tetap berada di sana untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Kalau rakyatnya, rakyat Papua itu justru perlu aparat untuk menjaga keamanan. Jadi, tidak ada yang menolak kecuali KKB. Kalau rakyatnya justru minta adanya perlindungan yang bisa mengamankan mereka,” tuturnya. Oleh karena itu, pihaknya akan menyampaikan rekomendasi itu kepada TNI dan Polri untuk ditindaklanjuti.

Menyikapi temuan TGPF, Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa mengatakan bahwa seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal. Saat ditanya dugaan keterlibatan oknum aparat, Suriastawa menyatakan bahwa TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini. “TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum,” kata Suriastawa.

Dikatakan, proses hukum terhadap terduga oknum aparat mudah diikuti oleh semua pihak karena organisasi TNI/Polri sangat jelas. Identitas personel, kesatuannya, komandonya jelas, bahkan bila dilaksanakan persidangan juga jelas mekanismenya. Dia justru menanyakan bagaimana bila pelakunya KKB, karena tidak jelas pelakunya, organisasinya dan lain-lain. “Apalagi sesaat setelah penembakan TGPF pada Jumat (9/10), KKB mengaku bertanggung jawab sekaligus menolak keberadaan TGPF berikut hasilnya. Kita semua harus mendukung proses pro justitia yang akan dilakukan oleh pemerintah demi keamanan di Papua,” pungkasnya. (al/***/ant)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed