oleh

Realisasi APBN 2020 Meningkat, Tembus Rp 3,67 Triliun

-Ekonomi-105 views

SORONG – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 di wilayah pembayaran KPPN Sorong sampai dengan batas terakhir penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) pada tanggal 8 Januari 2021 mencapai Rp 3,67 triliun atau 96,22 persen dari total pagu sebesar Rp3,82 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KPPN Sorong, Juanda, Minggu (10/1).

 Sementara itu, wilayah pembayaran KPPN Sorong meliputi 6 pemerintah daerah yaitu Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambraw  dan Kabupaten Raja Ampat. Kepala KPPN Sorong, Juanda, menjelaskan berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja ini lebih baik dengan bergerak meningkat tipis 0,96 persen dari periode yang sama pada tahun 2019, yaitu Rp4,16 triliun dari pagu sebesar Rp4,37 triliun. 

 “Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar Rp 2,27 triliun atau 94,53 persen dari pagu sebesar Rp 2,39 triliun. Sedangkan untuk realisasi belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 1,41 triliun atau 99,02 persen dari pagu sebesar Rp 1,42 triliun,” jelas Juanda kepada Radar Sorong melalui releasenya kemarin.

 Dirincihkan Juanda, realisasi belanja APBN untuk Pemerintah Pusat terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 881,81 miliar atau 91,39 persen dari pagu sebesar Rp 964,85 miliar. Realisasi Belanja Barang sebesar Rp 86,96 miliar atau 95,05 persen dari total pagu sebesar Rp 905,83 miliar. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 521,3 miliar atau 99,5 persen dari total pagu sebesar Rp 523,91 miliar. 

 Terakhir Belanja Bantuan Sosial terealisasi 100 persen sebesar Rp 4,17 miliar. Sedangkan detail realisasi TKDD yang meliputi DAK Fisik dan Dana Desa. Untuk DAK Fisik terealisasi sebesar Rp644,45 miliar atau 97,89 persen dari total pagu sebesar Rp 658,33 miliar. Dan realisasi Dana Desa telah mencapai 100 persen sebesar Rp 763,33  miliar. 

 “Yang perlu dievaluasi dari realisasi belanja tersebut pada belanja pemerintah pusat adalah alokasi dari belanja pegawai. Dimana, bila Satker sudah mengidentifikasi rencana penggunaan belanja, kemudian diketahui akan menjadi sisa berlebih dari alokasi yang ditentukan maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi di awal November untuk ditarik ke tingkat pusat. Sehingga alokasi anggaran tersebut tidak memberatkan capaian realisasi anggaran.”ungkapnya.

Sedangkan evaluasi TKDD hanya untuk realisasi DAK Fisik dimana agar pemda ­segera melakukan percepatan pelelangan pengadaan barang atau jasa dengan memaksimalkan alokasi DAK Fisik. Sehingga alokasi anggaran DAK Fisik digunakan secara maksimal untuk pembangunan daerah dan tidak terjadi lagi sisa alokasi yang besar kembali ke Negara. (**/juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed