oleh

RDP DPR Maybrat Hasilkan 6 Poin

-Metro-196 views

SORONG– Menyikapi situasi keamanan dan kenyamanan masyarakat Maybrat di Wilayah Aifat Timur Raya dan sekitarnya yaitu pasca operasi penyisiran oknum pelaku pembunuhan Brimob, telah menghasilkan 6 poin kesepakatan dan komitmen bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Maybrat bersama eksekutif, Kapolres Sorong Selatan, Dandim 1804 Sorong, Kaden Brimob, tokoh masyarakat, agama dan pemuda serta pemangku kepentingan pada tanggal 6 Mei lalu di Kantor DPRD Kabupaten Maybrat.

Melalui sambungan telepon seluler, (8/5) Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa,SE menyebutkan, enam poin tersebut, adalah mendukung penuh Polda Papua Barat dalam upaya pengejaran pelaku pembunuhan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap keberadaan senjata beserta amunisi yang diduga dibawa lari oleh pelaku pembunuhan. Kedua, menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat sipil yang trauma dan mengungsikan diri ke hutan akibat penyisiran aparat di wilayah mereka serta menjamin keamanan warga agar dapat kembali ke kampung halaman melakukan aktivitas keseharian mereka.

Kesepakatan bersama yang ditandatangani Ketua DPRD, Wakil Bupati Maybrat, Dandim, Kapolres dan perwakilan tokoh masyarakat, agama dan pemuda tersebut tersebut meminta institusi Polri untuk segera membangun Markas Komando Distrik Militer (Makodim) dan Markas Kepolisian Resort (Mapolres) di Kabupaten Maybrat.

“Usulan ini (Polres dan Dandim) bukan karena ada kasus penyisiran di wilayah Aifat Timur baru di usulkan, tetapi telah diusulkan jauh sebelumnya karena kebutuhan daerah,” tegas Politisi Golkar Kabupaten Maybrat tersebut.

Pada poin keempat terkait kesejahteraan masyarakat mulai dari kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan akses pelayanan, lanjut Ketua DPRD, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk wajib memberi perhatian kepada mereka. Selanjutnya pada poin kelima yaitu untuk mendukung jaminan pertahanan dan keamanan masyarakat, perlu dibangun satu Satuan Polisi Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil) di wilayah Aifat Timur Raya di Ayata dan Aisa. Poin keenam adalah ada jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pelaku maupun pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini agar tetap kooperatif dalam menjali proses hukum.

Poin kesepakatan yang telah ditandatangani bersama tersebut, lanjut Solossa, menjadi dasar sekaligus pegangan bagi masyarakat dan para pihak terkait untuk memastikan bahwa tidak ada intimidasi atau tekanan aparat sebagaimana diisukan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.

“Dengan demikian kami berharap kepada semua pihak supaya menahan diri, tidak boleh terhasut dengan informasi yang tidak bertanggung jawab bahwa ada operasi militer di Maybrat. kami tegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada TNI yang masuk melakukan operasi militer di sana (Aifat Timur),“tandas Ketua DPRD Maybrat. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed