oleh

Ratusan Warga Demo Tolak Perusahaan Sawit

4 Ijin Perusahaan Sawit di Sorsel Dicabut

SORONG – Ratusan warga masyarakat Kabupaten Sorong Selatan turun jalan melakukan aksi demo damai menuntut pemerintah daerah mencabut ijin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sorong Selatan. Aksi demo damai yang diprakarsai aktifis organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) Cipayung plus yakni GMKI, PMKRI, GMNI dan GAMKI tersebut disambut Wakil Bupati beserta jajaran pejabat pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan di halaman Kantor Bupati Sorong Selatan di Keyen, Kamis (20/5).

PMB OPBJJ-UT Sorong

Penanggungjawab aksi, Allan Abago (Ketua BPC GMKI Sorong Selatan), Ketua DPC-GAMKI Sorong Selatan (Spenyer Naa), Ketua PMKRI Kabupaten Sorong Selatan (Agus Semunya), dan beberapa aktifis lainnya dalam orasinya bersama masyarakat pemilik hutan adat, dengan tegas menolak ijin operasional kelapa sawit di Kabupaten Sorong.  Penolakan perusahaan sawit ini untuk mempertahankan hutan adat yang selama turun temurun memberikan kehidupan kepada mereka.

Merespon sikap tegas menolak perusahaan sawit ini, Wakil Bupati Sorong Selatan Drs. Alfons Sesa didampingi para asisten dan pejabat Pemkab Sorong Selatan, menegaskan bahwa aksi dan penyampaian aspirasi masyarakat ini telah telah dijawab oleh pemerintah Kabupaten Sorong selatan dengan mencabut empat ijin operasional perusahaan sawit yang beroperasi di Sorong Selatan. 

Keempat perusahaan yang ijin operasional sawitnya dicabut adalah PT. Internusa Jaya Sejahtera yang beroperasi di Saifi dan Seremuk, PT Anugerah Sakti Internusa  yang beroperasi di di wilayah Distrik Konda dan Teminabuan. PT. Varia Mitra Andalan yang beroperasi di  wilayah Moswaren Raya, serta yang keempat adalah pencabutan ijin usaha PT Persada Utama Agromulia yang beroperasi di wilayah Wayer dan Johsiro Raya. Wabup Sorsel menjelaskan, empat ijin usaha perkebunan sawit yang telah dicabut pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan saat ini, adalah merupakan ijin yang diterbitkan sebe­lumnya di tahun 2003. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed