oleh

Ratusan ASN Raja Ampat Tuntut Hak

WAISAI – Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung sebagai Kategori Dua (K2) dan Formasi Umum di lingkup Pemkab Raja Ampat, mendatangi rumah dinas Wakil Bupati Raja Ampat di Jalan Ahmad Yani Perum 10 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai, Rabu (23/10). Kedatangan ASN ini mempertanyakan hak-hak yang belum dibayarkan sejak diangkat menjadi CPNS tanggal 1 Mei 2015. “Hak yang belum dibayarkan oleh Pemkab Raja Ampat sebanyak 80 persen dimana kerja kami sudah nyata dan benar dan harus kami terima tetapi sampai saat ini kami belum terima,” kata salah satu perwakilan K2 RG Pandabotan kepada wartawan di rumah Dinas Wakil Bupati Raja Ampat, kemarin.

Dikatakannya, SK CPNS yang diterima pihaknya 1 Mei 2015, tapi terima gaji CPNS K2 1 Februari 2016. SK PNS keluar 1 Mei 2016, tetapi pihaknya terima gaji PNS Januari 2019.  “Kedatangan kami ke kediaman Wakil Bupati tidak lain untuk mencari kejelasan terkait hak-hak kami yang selama ini belum diselesaikan. Kami ingin tahu kejelasan, sekaligus menagih kekurangan hak-hak kami 80 persen sama 20 persen setelah diangkat CPNS Mei 2015,” ujarnya.

Menurunya, total ASN yang belum menerima hak-hak 80 persen juga 20 persen, berkisar 500 orang. Jika diuangkan, sisa hak-hak 20 persen K2 yang belum diterima senilai Rp 200 sampai 300 ribu perbulan. Sedangkan, hak-hak 80 persen disesuaikan dengan pendidikan, ada yang sarjana, SMP dan SMA. Dirinya yang diangkat dengan ijasah SMA, gaji sebesar Rp 1.718.000 ribu setiap bulan, yang belum dibayar sekitar 9 bulan. Total hak yang belum dibayarkan kurang lebih sebesar Rp 22 juta tiap ASN. ”Terkait dengan hal ini, kami sudah berulang-ulang kali sampaikan ke Sekda sebagai Ketua TPAD, tapi sampai hari ini tidak ada kepastian. Jadi kami merasa sangat dipermainkan, padahal hak-hak yang kami tuntut ini bukan milik orang lain tapi ASN Raja Ampat. Makanya kami datang untuk mencari kejelasan itu, bertemu langsung bapak Wakil Bupati Raja Ampat di rumah dinasnya,” katanya.

Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel P. Urbinas dalam pertemuan tersebut mengatakan kepada seluruh pegawai K2 dan Formasi Umum yang menuntut hak keterlambatan untuk membuat kronologis dan diberikan kepadanya agar bisa ditindaklanjuti. “Kalau tadi mendengar apa yang mereka sampaikan kepada saya dan saya menilai memang itu hak yang harus dibayarkan, tetapi apakah terjadi kesalahan hingga mereka tidak dibayarkan,” beber Manuel.

Menurut Wabup, sampai saat ini ia tidak tahu apa yang terjadi, apakah ada kekurangan anggaran atau mungkin ada aturan baru yang membuat sampai tidak dibayarkan, hal itu nanti bisa dijawab oleh Kepala BPKAD dan Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). “Penyampaian aspirasi seperti ini adalah wajar tetapi tidak boleh sampai melalukan hal yang anarkis. Oleh sebab itu, saya menerima aspirasi mereka di rumah dinas, sehingga kita bisa tahu apa yang menjadi tuntutannya, selanjutnya kita akan mencari solusi seperti apa. Kalau memang tidak dibayarkan maka harus ada langkah-langkah yang harus diambil,” kata Wakil Bupati Raja Ampat, Manuel P. Urbinas kepada wartawan di rumah dinasnya usai menerima aspirasi dari ASN K2 dan Formasi Umum. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed