oleh

RAPBD Raja Ampat TA 2021 Dibahas

-Metro-157 views

WAISAI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat menggelar Rapat Paripurna keempat masa sidang kedua, dalam rangka pembahasan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 sekaligus Raperda usulan eksekutif Tahun 2020.

 Kegiatan yang berlangsung di gedung Aula Kantor DPRD, Senin (21/12/2020) kemarin, Pantauan Radar Sorong, pembukaan rapat pleno tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepakatan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara bupati dan pimpinan DPRD. Sekaligus, penyerahan Dokumen Materi Raperda RAPBD TA 2021 dilanjutkan penandatangan berita acara. 

Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey, menjelaskan, DPRD bersama-sama dengan bupati akan melakukan pembahasan Raperda RAPBD TA 2021. Sehingga diharapkan, kepada alat-alat kelengkapan diantaranya badan anggaran (Banggar) dan fraksi DPRD untuk memberikan masukan baik itu saran, usulan maupun pendapat dalam rangka penyempurnaan Perda.

“Pembahasan Reperda RAPBD ini untuk mewujudkan tujuan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dikabupaten Raja Ampat yang tersebar di 117 kampung, 4 kelurahan,”ujarnya

Sementara itu, Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dalam sambutannya menyampaikan, pihak eksekutif pada persidangan kali ini mengajukan Nota Keuangan dan Reperda APBD TA 2021 untuk dilakukan pembahasan dan juga mendapatkan penetapan melalui mekanisme persidangan, guna mendapat legitimasi hukum. RAPBD 2021 mempunyai peran strategis untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

” RAPBD 2021 didesain sesuai dengan penetapan tiga fungsi tersebut. Fungsi alokasi berkaitan dengan alokasi anggaran pemerintah bertujuan pembangunan daerah, terutama dalam melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung penciptaan akselerasi pembangunan daerah yang berkualitas. Sehingga, program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai pembangunan daerah,”terang AFU. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed