oleh

Rapat Paripurna, Gubernur Ajukan 4 Raperdasi

-Manokwari-924 views

MANOKWARI-Tersisa dua bulan masa jabatan DPR Papua Barat menggelar rapat paripurna membahas sejumlah Raperdasi yang diajukan Gubernur Papua Barat. Pemerintah provinsi mengajukan 4 Raperdasi (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi) pada pembukaan rapat paripurna DPR PB, Selasa (13/8/2019) malam.

Adapun 4 Raperdasi yang diajukan eksekutif,  yakni, Raperdasis  tentagn  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Raperdasis tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raperdasi tentang Penyelenggaraaan Kesehatan dan Raperdasi tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Papua Barat tahun 2019-2039.

“Keempat Raperdasi ini merupakan beberapa bagian dari sejumlah rancangan peraturan daerah yang sudah kami sampaikan kepada dewan, dan telah pula dewan tetapkan sebagai agenda program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) tahun 2019,” kata Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dalam penjelasannya.

Gubernur menjelaskan, Raperdasi Pertangungjawaban APBD 2018, pendapatan Rp 7.309.838.197.631,30 melebihi dari target Rp 7.239.679.761.052,50 atau lebih Rp 70.158.436.578,80. Realisasi pendapatan diperoleh dari PAD (pendapatan asli daerah) Rp 459.243.073.550,30 atau melebihi target.

Pendapatan transfer sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp 6.850.595.124.081 atau melebihi dari anggaran yang ditetapkan Rp 6.801.971.993.662,50. Diperoleh dari dana bagi hasil pajak Rp140.766.513.456, dana bagi hasil bukan pajak Rp 824.997.794.065, dana alokasi umum (DAU) Rp 1.431.332.966.000, dana alokasi khusus (DAK) Rp 444.560.372.560.

Belanja realiasi sampai akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp 4.649.029.272.528,36 dari anggaran yang ditetapkan Rp 5.467.110.399.838,14. Dengan rincian, belanja operasi direalisasikan Rp 3.109.757.604.100,36, terdiri dari belanja pegawai Rp 735.016.089.247,12, belanja barang Rp 1.514.770.888.193,24, belanja hibah Rp 783.082.126.660, belanja bantuan sosial Rp 76.888.500.

Belanja modal direalisasikan Rp 1.539.271.668.428, terdiri dari belanja tanah Rp 28.817.090.909, belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 111.885.683.006, belanja bangunan dan gedung Rp 238.570.956.515, belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp 1.132.739.589.598, belanja aset tetap lainnya Rp 26.243.143.500, belanja modal aset lainnya sebesar Rp 1.015.204.900.

Sedangkan mengenai Raperdasi tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menjelaskan, perlu diatur sehingga tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed