oleh

Rakyat Papua Jangan Mudah Dipengaruhi

Mencermati isu pengibaran bendara Bintang Kejora, Yan Christian Warinussy,SH  sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua mengingatkan rakyat Papua untuk tidak mudah dipengaruhi oleh ajakan-ajakan melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora di Manokwari dan sekitarnya. 

Advokat senior ini mengatakan, 1 Desember 1961, sesungguhnya adalah salah satu moment untuk menunjukkan kepada pemerintah Belanda bahwa mayoritas rakyat Papua saat itu hendak berdiri sendiri di atas kakinya sendiri alias merdeka. Ketika itu, pemerintah Belanda masih berada di Tanah Papua, maka proklamasi tidak bisa terjadi, karena harus seizin Ratu di Den Haag.

‘’Hal yang sama pernah terjadi dalam suasana berbeda di Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945. Dimana saat itu, di Indonesia, khususnya Jakarta ada pasukan tentara Jepang. Tapi mereka sedang tidak memiliki kekuasaan apapuan, karena baru saja menyerah saat bom atom dijatuhkan pasukan sekutu Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Demikian juga pasukan sekutu sedang berada di luar Pulau Jawa saat itu. Jadi praktis terjadi kekosongan kekuasaan di Jakarta dan Indonesia. Inilah moment penting yang dimanfaatkan oleh Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta membacakan teks Proklamasi,’’ tuturnya. 

Peristiwa kemerdekaan Indonesia, lanjut Warinussy, jelas beda dengan 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus, Abepura. Dimana terjadi pembubaran oleh aparat keamanan (polisi dan TNI). Banyak orang ditangkap dan ditahan, bahkan Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi ditahan dan diproses hingga ke Pengadilan Negeri (PN) Jayapura dan dipidana sebagai pelaku makar.

‘’ Inilah bedanya dengan Soekarno dan Hatta, meskipun mereka sempat ditangkap dan diajukan ke pengadilan oleh Belanda, tapi tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka, karena Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sah dan diakui dunia,’’ ujar dia.

Bagi Warinussy, pembelajaran dari kasus Soekarno dan Hatta terkait Proklamasi penting bagi generasi muda asli Papua. Persoalan apakah Papua menjadi bagian dari Indonesia secara legal atau tidak, lanjut Warinussy, itu sudah ada pengakuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 serta amanat konsideran menimbang huruf e dari UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kemudian dirubah dengan UU RI No.3 5 Tahun 2008. 

‘’Yang kemudian menempatkan pasal 45 dan pasal 46 dari UU Otsus Papua tersebut yang perlu disikapi dan dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo bersama seluruh komponen rakyat Papua di akhir tahun 2020 ini. Demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua tercinta,’’ sebutnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed