oleh

Rakyat Dapat Kelola Tambang Emas, Pemda Diminta Percepat Izin

-Ekonomi-28 views

Masyarakat lewat koperasi atau perorangan kini sudah dapat mengajukan izin untuk mengelola pertambangan rakyat. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menerima pengajuan dari masyarakat untuk pertambangan rakyat, di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.
Mencermati hal itu, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengusulkan kepada pemerintah untuk mempercepat proses pemberian Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai UU RI No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari perlu segera membuat regulasi setingkat Peraturan Daerah (Perda).
Dia mengatakan, keberadaan regulasi Perda tersebut sesuai amanat pasal 72 dan pasal 73 UU RI No. 4 Tahun 2009 yang menggariskan bahwa ketentuan lebih lanjut dari tata cara pemberian IPR diatur dengan Perda kabupaten/kota.
Lebih lanjut Advokat senior ini mengatakan, sesungguhnya Putusan MK telah memberi perlindungan hukum bagi masyarakat adat dan hak-haknya sebagaimana diatur di dalam amanat pasal 43 UU RI No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Diketahui, masyarakat 7 suku di Distrik Masni, Kabupaten Manokwari telah membentuk Koperasi Meirengkey Meyah Otgesinsu yang akan mengelola atau menambang emas di wilayah Distrik Masni. Perwakilan ketujuh suku telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan dan Kepala Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Prov PB, Johan Tulus, SH.
Kadis ESDM mengatakan, selama 6 bulan atau sejak Desember 2019, jajarannya tak menerbitkan satu perizinanpun karena masih menunggu peraturan pemerintah. Untuk pertambangan rakyat, izin diberikan oleh menteri tetapi telah dilimpahkan ke gubernur.
‘’Sehingga proses (perizinan pertambangan rakyat) diserahkan ke daerah,’’ ujar John Tulus saat rapat dengan perwakilan 7 suku.
Izin pertambangan rakyat dapat diberikan kepada koperasi ataupun perorangan. Izin untuk pertambangan perorangan maksimal seluas 5 hektar dan perizinan koperasi maksimal 10 hektar.
‘’Jadi, kalau mau 20 hektar maka harus bentuk 2 koperasi,’’ jelas Kadis ESDM.
Wilayah Masni dan sekitarnya terdapat sejumlah warga yang mengelola tambang emas secara tradisional. Menambang di sekitar aliran sungai. Namun para penambang ini kerap menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak kelestarian lingkungan sekitar.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed