oleh

Rakor Samakan Persepsi Tentang Peradilan Pidana Anak

MANOKWARI-Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Rabu (5/8/2020) di Swiss-belhotel Manokwari.

Rapat dibuka Kakanwil  Kemenkumham PB Antonius Ayorbaba. Diikuti para Kepala Unit Pelaksana Teknis berserta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas di Wilayah Manokwari, UPT Pemasyarakatan di luar Manokwari melalui Video Conference menggunakan aplikasi zoom.

Diharapkan lewat rakor ini mengoptimalkan peran masyarakat dan stakeholder lainnya dalam pelaksanaan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembinaan masyarakat terkait pelaksanaan SPPA di wilayah Papua Barat.

Rakor bertema “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Peran serta Masyarakat dalam Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Kondisi Tatanan New Normal”.

Kakanwil Kemenkumham Anthonius M. Ayorbaba, mengatakan mengimplementasikan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pihak-pihak terkait baik instansi pemerintah maupun masyarakat memiliki peran yang dapat membantu mewujudkan sistem perlakuan baru yang lebih mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Lebih lanjut Ayorbaba mengatakan, sangat diperlukan adanya persamaan persepsi tentang peran masing-masing sehingga dapat mewujudkan koordinasi, kerjasama dan sinergi yang baik. Pemahaman yang dimiliki masyarakat tentang impelemtasi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didukung dengan kesadaran akan perannya, akan membantu pemerintah dalam memastikan bahwa proses penanganan dan perlakuan yang diberikan kepada anak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan adanya komitmen bersama aparat penegak hukum, nstansi pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penyamaan persepsi sehingga dapat membantu dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penanganan dan perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memberikan alternative peluang dan solusi bagi pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh masyarakat.

Adapun narasumber yang dihadirkan pada rakor tersebut yakni I Ketut Hasta Dana, Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Papua Barat, Dharma Linggawati-Kasubdit Litmas dan Pendampingan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Direskrimum Polda Papua Barat Kombes Pol Ilham Saparona.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed