oleh

Raja Ampat Tercepat Salurkan Dana Desa

-Metro-90 views

SORONG-Dengan tersalurkannya Dana Desa Tahap III sebesar Rp 21,35 miliar kepada 117 kampung pada hari Kamis (10/12). Kabupaten Raja Ampat merupakan yang tercepat dalam penyaluran Dana Desa dalam wilayah pembayaran KPPN Sorong Raya. Disusul berikutnya adalah pemerintah Kabupaten Sorong sebesar Rp 34,85 miliar untuk 226 kampung. 

Kepala KPPN Sorong, Juanda, menjelaskan berdasarkan data pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sampai tanggal 12 Desember 2020, realisasi penyaluran Dana Desa pada Kabupaten Raja Ampat telah tersalur sebesar Rp 106,95 miliar atau 100 persen dari total pagu sebesar Rp 106,95 miliar. Sedangkan untuk dana desa Kabupaten Sorong telah tersalur sebesar Rp176,30 miliar atau 99,98 persen dari total pagu sebesar Rp176,34 miliar,”jelasnya kepada Radar Sorong, Minggu (13/12).

Untuk realisasi penyaluran dana desa, sambung Juanda, untuk tiga Pemerintah Daerah yang lain masih belum 100 persen. Misalnya Kabupaten Maybrat baru tersalurkan Dana Desanya sebesar Rp157,28 miliar atau 80,54 persen dari total pagu sebesar Rp195,28 miliar untuk 259 kampung.

 Sementara itu realisasi penyaluran dana desa untuk Kabupaten Sorong Selatan pada 121 kampung, baru mencapai Rp 86,9 miliar atau 80 persen dari total pagu sebesar Rp108,56 miliar.

 Dan yang terakhir untuk kabupaten Tambraw baru mencapai Rp 140,97 miliar atau 80 persen dari total pagu sebesar Rp176,22 miliar.

” Dengan demikian secara agregat di Sorong Raya, Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp 668,43 miliar atau 87,56 persen dari total pagu sebesar Rp 763,37 miliar,”paparnya.

 Realisasi tersebut, tambah Juanda akan terus bergerak meningkat, mengingat batas akhir pengajuan dana desa tahap ke tiga paling lambat sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 sudah diterima di KPPN.

Juanda pun terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini BPKAD dan DPMK agar Dana Desa dapat tersalurkan secara cepat tanpa mengurangi akuntabilitasnya. Hal tersebut didukung dengan adanya relaksasi syarat penyaluran tahap III tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020.

 Relaksasi tersebut berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa (bila ada perubahan saja). Selain itu, peraturan Desa mengenai APBDes. Dan yang terakhir laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

“Kami memberikan layanan pencairan dana tanpa ada pungutan biaya (gratis) dan siap mensukseskan dana desa hingga akhir tahun 2020,”ujarnya.

Juanda berharap dengan tersalurkannya Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut, dapat dimanfaatkan oleh desa antar lain untuk Bantuan Langsung Tunai, Padat Karya Tunai dan pemberdayaan masyarakat sehingga Dana desa ini dapat menjadi stimulus ekonomi di desa guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional.(**/juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed