oleh

Pungli Terbanyak Oknum ASN

Ratusan Laporan Diterima Tim Saber Pungli

SORONG-Sebanyak 500 laporan terkait kasus pungutan liar (pungli) diterima Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Sorong mulai dari bulan Januari hingga Agustus 2019. Dari 500 kasus pungli, tercatat 30 persennya keterlibatan oknum PNS. “Jadi 30 persen melibatkan instansi Birokrasi Pemkot dan Kementerian, maka PNS paling banyak. Kemudian 10 persennya dari instansi Polri,” kata Sekretaris Saber Pungli Kota Sorong, Toni Tanawani,SH kepada wartawan usai menghadiri kegiatan Sosialisasi Sadar Hukum tentang tata cara pelaporan Pungli di Distrik Sorong Kota, Selasa 13/8).

Dijelaskannya, kasus pungutan liar yang melibatkan PNS ini bervariasi, mulai dari kepengurusan  KTP, KK  bahkan Akad Nikah, sementara di tingkat kelurahan pun ada laporan terkait  pembuatan Surat Keterangan, Surat Usaha dan lainnya. “Dari 500 kasus, yang pidana baru 1 kasus yang  kemarin kami OTT pada Kepala BPN tahun 2018 dan sudah 5 kasus yang kami berikan sanksi karena  selama ini kami proses secara sanksi kode etik PNS,” jelasnya.

Menurutnya, 500 kasus tersebut sudah dilaporkan kepada Walikota Sorong. Sebab, Walikota Sorong sebagai penanggung jawab dan setiap PNS yang terlibat langsung dilaporkan ke Walikota untuk mendapatkan sanksi mulai dari sanksi berat hingga sedang.  “Sanksi berat itu diberhentikan dari status PNS, namun selama ini di Pemerintah Kota Sorong belum ada. Tetapi yang sudah kami pindahkan atau nonjobkan ada 2 orang,” tutur Tanawani sembari menambahkan bahwa dipindahkan dari instansi yang bersangkutan ke instansi lain.

Sementara itu, Ketua Yayasan Sosial Penduli Pembangunan Papua Barat, Mordekhai mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan Sosialisasi Sadar Hukum tentang tata cara pelaporan Pungli di Distrik Sorong Kota ini, masyarakat yang berada di Distrik Sorong Kota paham dan sadar hukum. “Kami pihak yayasan coba untuk mencari mitra dari pihak pemerintah untuk sama-sama bagaimana mensosialisasikan hukum sehingga masyarakat dan semua stakeholder memahami,” ucapnya.

Menanggapi banyaknya oknum PNS yang terlibat pungli, Kepala Distrik Sorong Kota, Ellyas Yumte,S.An mengatakan, sebagai pegawai harus taat pada  aturan, dalam arti sebagai manusia yang biasa masih tidak menaati aturan, sehingga perlunya sosialisi agar mengingatkan terkait penegakkan hukum, baik di internal kantor maupun masyarakat. “Kami sangat apresiasi dan ini hal yang positif dan kami akan sosialisasikan hingga pada tingkatan bawah,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed