oleh

Puluhan Miliar Pajak Galian C ‘Bocor’

SORONG – Puluhan miliar pajak tambang galian C yang merupakan potensi masuk penda­patan asli daerah (PAD) Kota Sorong ­diduga bocor mengakibatkan Pemkot Sorong ­merugi. Mengetahui hal tersebut, Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM ­meminta ­bantuan KPK serta akan mengundang para pelaku pengusaha galian C.  

“Bocoran terhadap PAD semakin tinggi. Saya belum tahu apakah karena staf saya atau para pelaku pengusaha galian C yang nakal tidak bayar pajak. Barang itu (Galian C) gemuk tapi setorannya hanya Rp 1 miliar dalam setahun, padahal hitungan secara teknis bisa mencapai Rp 50 sampai Rp 60 miliar,” kata Lambert Jitmau kepada wartawan usai Pos Pemantauan Pengangkutan Hasil Tambang Galian C yang berlokasi di Depan Apsor Tanjung Kasuari, Senin (7/6). 

Orang nomor satu di Kota Sorong ini menegaskan, tidak ada kompromi dalam menegakkan peraturan dan pelaku usaha galian C harus memenuhi kewajibannya, karena selama ini pajak yang disetorkan untuk PAD Kota Sorong tidak sesuai dengan kewajiban pengusaha galian C dalam membayar pajak. “Tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang jelek karena mereka tidak bisa setor kewajiban mereka secara baik kepada pemerintah daerah,” tandasnya.

Pemerintah Kota Sorong lanjut Lambert Jitmau, akan mengundang para pelaku usaha galian c untuk membahas peraturan yang harus dipenuhi terkait pajak. “Undang pimpinan pengelola galian C, tidak boleh diwakilkan. Kalau diwakilkan maka usaha ditutup sementara. Datang secara langsung, bahwa tidak ada yang merasa terbeban dengan pembangunan di Kota Sorong ini. Kontribusi yang diberikan kepada kota ini harus ada, supaya kita bisa sama-sama bertanggung jawab untuk membangun Kota Sorong,” tegasnya.

Wali Kota meminta kepada KPK Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V untuk membuat regulasi dan pengawasan terhadap pajak galian C. “Saya minta KPK bantu saya untuk membuat regulasi. Bila perlu turun lagi melakukan pengawasan. Pengawasan terhadap OPD terkait dan juga pengawasan terhadap tambang galian C,” kata Lambert Jitmau.

Hal pertama yang dilakukan Pemkot Sorong untuk mencegah kebocoran pajak tambang galian C, dengan mendirikan Pos Pemantauan Pengangkutan Hasil Tambang Galian C yang berlokasi di Depan Apsor Tanjung Kasuari, Senin (7/6).  Wali Kota mengingatkan pegawai yang menjaga pos pemantauan nanti jangan nakal, karena pada Pos pemantau akan dipasang CCTV sehingga dapat dipantau langsung oleh KPK dan petugas teknis. “Supaya siapa yang membuat kecurangan akan didapat. Harus ada karcis, jadi volume kendaraan yang lewat dapat dihitung. Kedepan Wali Kota yang ganti saya bisa bangun jembatan timbang, supaya kendaraan yang bawa material itu harus ditimbang,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, Pos Pantau ini diharapkan dapat menjadi referensi Pemda terkait akurasi jumlah rit dan volume galian yang dibawa dari lokasi tersebut. Untuk memastikan kepatuhan dan data usaha galian c sehingga pos tersebut akan menginput data, misalnya surat jalan yang tembusannya langsung ke pemerintah daerah.

Dian Patria mengatakan, KPK menekankan pentingnya kolaborasi seluruh perangkat pemerintah untuk mencegah kebocoran dan menindak tegas pelanggaran pencemaran perairan akibat tambang galian C. Diharapkan juga terdapat sinergi dalam penanganan dampak aktivitas tambang. “Data tersebut juga kemudian dapat menjadi acuan untuk penagihan pajak galian C. Bicara pelanggaran pajak daerah, tahun 2020 lalu masuk hanya sekitar Rp 1,5 miliar dan tahun ini belum ada masuk sama sekali ke pajak Kota Sorong, dan pajak mineral bukan logam,” kata Dian Patria. (zia) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed