oleh

Protes Tak Kebagian Bantuan

SORONG – Puluhan warga dari beberapa distrik di Kabupaten Sorong, mendatangi Kantor Bupati Sorong, Senin (18/1), menyampaikan aksi protesnya karena merasa belum pernah menerima bantuan program tangan kasih yang digagas oleh Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan. Puluhan warga tersebut datang dengan membawa berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan diri sebagai penerima ­bantuan tersebut.

“Kita ini juga butuh bantuan itu, tapi kenapa tidak pernah terima, kenapa kesannya seperti pilih-pilih. Dari tahap satu, tahap dua, kita tidak pernah dapat, apalagi ini sudah mau masuk lagi tahap tiga. Sedangkan tetangga ada yang sudah terima tahap pertama, tahap kedua juga dia terima lagi, tapi kami yang disini belum pernah sama sekali,” kata salah seorang warga menyampaikan protesnya di hadapan pejabat pemerintahan Kabupaten Sorong.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Pada bantuan tahap pertama, data penerima bantuan tersebut didapatkan dari Dinas Sosial, dan pada tahap kedua datanya didapatkan melalui Kepala Distrik. Sementara untuk penyaluran bantuan tahap ketiga ini, nama penerimanya sudah langsung ditempelkan di kantor-kantor distrik. Hal inilah yang kemudian memicu kekecewaan sejumlah warga yang namanya tidak tertera di dalam daftar tersebut.

“Kita merasa butuh dengan bantuan itu, apalagi dalam situasi corona seperti ini, bantuan sekecil apapun nilainya pasti akan jadi manfaat besar buat kami. Tapi yang membuat kecewa adalah kami tidak didata, kemudian kami lihat nama-nama tersebut sudah muncul disana. Jadi kami bingung data tersebut asalnya darimana,” katanya heran.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong Eliaser Kalami,S.Sos,MSi mengungkapkan bahwa data dari sejumlah warga tersebut diterima dengan catatan harus dilakukan sortir kembali dan disesuaikan dengan jumlah kuota bantuan tangan kasih tahap 3 yang akan diserahkan kepada dinas terkait untuk disalurkan kepada masyarakat.

“Langkah yang bisa kami ambil saat ini, sementara berkas dari warga kami terima untuk dilakukan sortir paling tidak seminggu. Setelah itu baru bisa kita putuskan berapa banyak berkas yang lolos, kemudian kita perjelas ke provinsi terkait berapa banyak kuota yang diberikan kepada dinas di Kabupaten Sorong untuk menyalurkan bantuan tersebut,” jelas Kadisnaker.

Kadisnakertrans Kabsor mengatakan, terkait hal ini, tidak ada pihak yang patut dipersalahkan termasuk Kepala Distrik maupun Kepala Kampung yang melakukan pengumpulan data. Kadisnaker mengungkapkan bahwa kejadian ini hanya bagian kecil dari miss communication. Dirinya berharap permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik, agar kejadian yang sama tidak sampai terulang kembali. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed