oleh

Prosppek, Program Strategis Atasi Kemiskinan dan Pengangguran di Kampung

MANOKWARI-Kepala Badan Perendanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek mengakui, Prosppek (Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung) Otsus untuk memastikan percepatan pembangunan, kesejahteraan masyarakat menjadi nyata, mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di kampung.

‘’Prosppek ini merupakan kebijakan transfer uang tunai ke kampung, kelurahan dan distrik. Dapat penurunkan angka kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran,’’ tandas Kepala Bappeda kepada Radar Sorong, di kantor gubernur.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Dia berharap Prosppek dapat  dilanjutkan oleh pemerintah kabupaten. Pasalnya, dengan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang  Otsus Provinsi Papua, maka mulai tahun 2022 ada perubahan skema pencairan dana Otsus. Pemerintah pusat akan langsung mentransfer dana Otsus yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota. Sebelumnya, pemerintah pusat mentransfer ke provinsi dan kemudian dibagikan ke kabupaten/kota.

‘’Uang Otsus itu banyak di kabupaten/kota. Kabupaten kota harus melanjutkan Prosppek ini karena programnya sangat bagus sekali. Otsus harus memberi kontribusi yang besar bagi kesejahteraan masyarakat kampung,’’ jelasnya.

Kepala Bappeda menjelaskan, Prosppek mendukung penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan kampung, peningkatan sumber daya manusia aparatur kampung, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberian bantuan tunai kepada lansia dan anak balita.

Prosppek didukung penyajian Sistem Administasi Informasi Pemerintahan Kampung (SAIK+). Sekretaris Bersama Prosppek telah merekrut 1.742 kader kampung, 95 kader di kelurahan dan 215 kader di distrik. ‘’Para kader itu sarjana, anak kampung itu. Dengan demikian masalah pengangguran sudah kita atasi, pendapatan sudah diatasi yang turut mempengaruhi penurunan angka kemiskinan secara drastis dan terukur,’’ tandasnya.

Dia menilai, Prosppek menjadi salah satu program strategis.  SAIK+ sebagai media yang memberi informasi tentang data update by nam by address orang asli Papua (OAP). ‘’Itu yang sudah kita lakukan. Kader melakukan pendataan OAP. Penyajian data menggunakan metedologi BPS dan Dukcapil. Update data OAP setiap saat,’’ tandasnya.

Prosppek mulai diluncurkan pada akhir tahun 2020. Alokasi bantuan, kampung Rp 250 juta/tahun, kelurahan Rp 150 juta/tahun dan distrik Rp 100 juta/tahun. Dalam melaksanakan program ini, Pemprov Papua Barat berkolaborasi dengan mitra pembangunan KOMPAK-BaKTI. Dilaksanakan di 1.742 kampung dengan total anggaran Rp 391,95 miliar/tahun, 95 kelurahan dengan total Rp 14,25 miliar/tahun dan 218 distrik total alokasi anggaran Rp 21 miliar.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed