oleh

Program Padat Karya BPJN Diapresiasi

-Metro-58 views

SORONG – Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST.,M.Si, mengapresiasi pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat melalui Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, yang melakukan program padat karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anak-anak muda yang cukup banyak untuk membersihkan median jalan, bahu-bahu jalan, saluran drainase induk, serta membangun saluran drainase dari Km 9 sampai di depan PLTD.

“Ini program yang sebenarnya sudah lama harus dikerjakan. Kami berterima kasih karena usulan kami di tahun 2018/2019, ternyata baru dijawab di tahun 2021 ini. Kami melihat program kerja padat karya untuk menata saluran induk-primer di Kota Sorong, pembersihan median jalan dan pembangunan saluran drainase, ini sangat baik dan kami menyampaikan terima kasih,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong, kemarin.

Pihaknya lanjut Kelly, mengharapkan kepada pihak BPJN Papua Barat agar ada saluran drainase induk dari pintu masuk bandara DEO sampai di depan pertamina DPPU. “Itu sudah pernah kami usulkan agar dibuatkan talud-nya, ditata. Untuk kolam kangkung yang ada, itu tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyelesaikannya. Kalau programnya atau kegiatannya sudah dianggarkan, harap koordinasi supaya kita bisa menyelesaikan kolam kangkung yang ada yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah,” tandasnya.

Dikatakannya, saat pengkajian dokumen lingkungan jalan nasional dari Km 0-Km 18, dan Bambu Kuning sampai Makbon, pihaknya meminta agar saluran-saluran drainase diperhatikan. Selain itu, median jalan yang sudah hampir rata jalan, agar dibuat dengan baik. “Contohnya seperti di depan Batalyon, coba dibuat semua tinggi seperti itu sehingga akses pejalan kaki menyeberang agak susah, menyeberangnya di titik-titik penyeberangan,” tandasnya.

Pihaknya juga berharap kepada anggota DPR-RI dari Dapil Papua Barat, sekiranya ada usulan-usulan program kegiatan dari Pemerintah Daerah Kota Sorong ke Kementerian PUPR, didukung dan diperjuangkan agar bisa dianggarkan secepatnya dalam APBN.  “Mekanisme usulan program melalui jalur Bappenas tetap kita ikuti, tapi lobi-lobi politis juga diperlukan untuk menggolkannya,” ujar Kelly Kambu. (ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed