oleh

Prinsip Revisi Otsus, Papua Dalam Kerangka NKRI

MANOKWARI – Menteri Dalam Negeri (Mendagri, Tito Karnavian mengatakan, revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan hal yang urgen. Ini karena pengalokasian dana Otsus akan berakhir November 2021 sehingga UU Nomor 21 Tahun 2001 perlu direvisi.

Kemendagri lanjut Tito, sejak tahun 2020 sudah mengajukan revisi UU Nomor 21/2001 untuk dimasukkan dalam Prolegnas lewat Menkopolhukam dan pada akhir Desember ada Surat Presiden (Supres) ke DPR RI. ‘’Draf revisi UU Nomor 21/2001 juga kita sudah kirimkan dan tinggal menunggu pembahasan dari DPR RI dan masukan-masukan dari DPD,’’ jelas Mendagri.

Paparan Mendagri soal Revisi UU Nomor 21/2001 ini disampaikan pada Rapat Kerja dengan Komite 1 DPD RI, dipimpin Fachrul Razi digelar secara virtual lewat aplikasi zoom dan ditayangkan secara live di channel youtube  Komite 1 DPD RI, Rabu (27/1/2021). Turut pula dihadiri anggota DPR dari Dapil Papua Barat, Filep Wamafma dan Otopianus P. Tebai, anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua. Sehari sebelumnya, Komite 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Prinsip utama dari revisi UU 21/2001 menurut Mendagri, tetap mengacu pada spirit lahirnya UU Otsus yaitu untuk memberikan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua (OAP). ‘’Artinya terdapat sejumlah afirmasi yang memberikan khususan kepada daerah ini (Papua) baik dari aspek kelembagaan, keuangan, pembangunan, pemberdayana dan lain-lain,’’ ujarnya.

Mantan Kapolri ini menegaskan, revisi UU Nomor 21/2001, tetap dalam kerangka bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI. ‘’Itu prinsip  yang paling dipegang oleh kita semua. Oleh karena itu aspirasi-aspirasi yang masuk tentu kita akomodir sepanjang Papua adalah bagian integral dalam NKRI,’’ tegasnya lagi.

Mendagri menuturkan, pemerintah telah menjaring aspirasi masyarakat dalam penyusunan draf revisi UU Otsus, di antaranya berdialog dengan warga, konsultasi dengan tokoh-tokoh Papua, audensi dan pertemuan dengan stakeholder seperti gubernur, pimpinan DPRP, DPR PB, MRP, MRP PB, tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Dari berbagai pertemuan ini, Kemendagri merumuskan draf revisi dengan  tiga poin utama, yakni, perpanjangan dana Otsus yang sangat berperan penting dalam pembangunan Papua.  ‘’Lebih dari 60 persen APBD di Papua bersumber dari dana Otsus. Kalau dana Otsus ini tidak ada, maka terjadi kesulitan fiskal dalam percepatan pembangunan di Papua,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, pemerintah tidak hanya memperpanjang Otsus selama 20 tahun tetapi juga menaikkan anggarannya dari 2 % menjadi 2,25 % dari DAU nasional. ‘’Dengan harapan akan memiliki daya ungkit yang besar bagi percepatan pembangunan di Papua. Kebutuhan perpanjangan dana Otsus sangat diperlukan,’’ tutur mantan Kapolda Papua ini.

Mendagri menuturkan, ada  isu-isu aktual yang perlu dipertimbangkan dalam revisi UU 21/2001, afirmasi di bidang kepegawaian, pendidikan dan ketenagakerjaan. ‘’Pembangunan di bidang pendidikan harus dipercepat sehingga kualis SDM orang Papua itu naik, sehingga ketika ada rekrutmen pegawai dapat terserap. Soal ketenagakerjaa, usaha-usaha mengutamakan pekerja orang asli Papua,’’ ujar Tito.

Pemerintah masih terbuka untuk menampung aslpirasi lain dalam revisi UU Otsus. Mendagri mengatakan, aspirasi dari DPRP yang menghendaki ada pasal menyebutkan bahwa UU Otsus Papua lex specialis tidak dikalahkan dengan UU yang hadir kemudian.  Pemerintah lanjut Mendagri masih membutuhkan masukan-masukan termasuk dari DPD untuk perbaikan draf revisi UU 21/2001. DPR RI akan membentuk  Pansus untuk membahas revisi UU Otsus ini.

Menanggapi penjelasan Mendagri itu,  anggota DPD RI, Dr. Filep Wamafma,SH,MHum mengatakan draf revisi UU 21/2001 yang diterima DPD berbeda dengan presentasi Mendagri. Tentang penguatan kewenangan belum tercantum dalam draf yang diterima DPD RI.  “Dalam RUU  yang kita terima hanya berbicara soal keuangan dan pasal tambahan soal pemekaran. Sementara yang saudara Mendagri jelaskan, ada kaitan dengan penambahan-penambanan kewenangan, ini perlu diklirkan,” ujar Filep.

Dikatakannya, selama 20 tahun Otsus berjalan banyak pelajaran dan pengalaman berharga. Namun berbicara soal UU Otsus harus disampaikan secara jujur, bagaimana kebijakan politik yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah di Papua.

DPD lanjut Filep, menerima draf revisi UU Otsus dari Pemprov Papua Barat, pandangan dari MRP, MRP PB yang menghendaki tidak ada perubahan dalam UU 21/2001. Kalau memang ada perubahan, menurut Filep, tidak hanya 2  pasal yang diamandemen tetapi secara keseluruhan dievaluasi.

Filep tak menghendaki, nantinya UU Otsus hanya sebatas kertas saja, tidak bersifat lex specialis karena akan ditundukan UU sektor yang lain. Oleh karena itu, dia meminta agar ada penambahan kewenangan gubernur, DPRP, DPR PB, MRP, MRP PB . ‘’Harus ada pasal kewenangan tentang gubernur, DPRP, DPR PB, MRP, MRP PB perlu diperkuat sehingga UU Otsus ini lex specialis,’’ tegasnya.

Dia juga berpendapat, bila UU Otsus dapat diimplementasikan dengan baik, maka komitmen pemerintah untuk melaksakan politik hukum, seperti  hak-hak mendasar orang asli Papua, HAM.  Filep  juga menegaskan, revisi UU Otsus yang diusulkan haruslah menjawab substansi persoalan di Papua, yang utama adalah pemerintah di Papua diberi kewenangan yang absolut. ‘’’’Bahwa UU Otsus tidak dapat dikesampingkan UU manapun, supaya lex specialisnya terjawab,” tegasnya.

Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi yang memimpin rapat mengatakan, masih banyak persoalan di Papua yang belum dituntaskan.  Setidaknya ada 4 persoalan mendasar yang dirangkum DPD, perbedaan sejarah integrasi Papua ke dalam  NKRI, HAM, pembangunan dan marginalisasi orang Papua.  Dia berharap lewat Rapat Kerja Komite 1 DPD RI dengan Menteri Keuangan dan Mendagri dapat dilakukan evaluasi implementasi Otsus. Hasil rapat kerja ini akan menjadi bahan bagi Komite 1 DPD ini untuk menyusun pandangan saat rapat tripartid antara DPR dan pemerintah. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed