oleh

Presiden Tunggu Usulan Pemekaran Provinsi

Mendagri akan Pelajari Aspirasi Pemekaran Provinsi dan Kabupaten

MANOKWARI – Presiden RI Joko Widodo akan menunggu usulan dari bawah terkait aspirasi pemekaran provinsi di Papua Barat, termasuk usulan pemekaran  Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Setelah mendapatkan usulan dari bawah, Presiden akan segera mengkaji dan memutuskan.

Presiden menegaskan, usulan pemekaran provinsi dan kabupaten/kota harus berasal dari bawah atau masyarakat, bukan dari atas. “Saya menunggu usulan dari bawah, bukan dari atas ke bawah. Tetapi usulan itu dari bawah ke atas. Kalau sudah sampai ke saya, akan kita putuskan,” kata Jokowi kepada wartawan di sela-sela kunjungan di  Pasar Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak, Minggu (27/10).

Hal senada diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat ditanya soal aspirasi pemekaran provinsi dan kabupaten/kota yang kembali mengemuka. Mendagri akan melihat secara cermat apakah aspirasi pemekaran provinsi dan kabupaten/kota benar-benar datang dari masyarakat. “Kita lihat aspirasi dari bawah apa? Aspirasi pemekaran provinsi mana, kabupaten/kota  yang mana,” ujar Mendagri di sela-sela mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke  Kabupaten Pegunungan Arfak.

Mendagri mengatakan, setelah melihat aspirasi pemekaran apakah berasal dari masyarakat, maka selanjutnya akan dipelajari apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Dalam pemekaran DOB pemerintah pusat juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Ditanya soal pemekaran provinsi dan kabupaten/kota terutama di wilayah Provinsi Papua Barat yang kembali gencar disuarakan, Mendagri mengakui sangat mengetahui. Namun, dalam pemekaran DOB ini, mantan Kapolri ini mengatakan bahwa pemerintah pusat akan melihat skala  prioritas. “Dalam pemekaran kita melihat anggaran. Pemekaran daerah itu butuh anggaran tidak sedikit,” ucapnya. Tito Karnavian mengatakan, pemerintah tak hanya mencermati usulan pemekaran dari Papua dan Papua Barat, tetapi dari seluruh Indonesia. “Kita juga memikirkan seluruh Indonesia,” tuturnya.

Ditanya mengenai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang pelaksanaannya berakhir tahun 2021, Mendagri mengatakan, saat  ini pemberlakuan Otsus sedang didiskusikan dengan tokoh masyarakat, pejabat serta para pakar. Pemerintah pusat lanjut Mendagri, masih mengkaji solusi apa yang akan diambil ke depan, apakah melanjutkan Otsus atau lainnya. Namun yang pasti menurut Tito Karnavian, Presiden RI Joko Widodo menghendaki  pembangunan di Papua dipercepat. “Prinsipnya itu, pembangunan di Papua dipercepat. Entah bentuknya seperti apa, yang penting percepat pembangunan, ekonomi meningkat,” imbuhnya.

Mendagri mengakui, di sela-sela mendampingi Presiden berkunjung di Manokwari, Pegaf, dirinya sudah bertemu sejumlah tokoh masyarakat. “Saya sudah bertemu gubernur Papua, gubernur Papua Barat, para bupati, ketua DPRD dan tokoh masyarakat. Saya menyerap aspirasi, mana yang kira-kira antara aspirasi dari bawah dengan keinginan atas,” jelasnya lagi. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed