oleh

Presiden Jokowi Belum Serius Selesaikan Pelanggaran HAM di Papua

MANOKWARI-Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH memandang bahwa Presiden Joko Widodo cenderung belum serius memperhatikan desakan penyelesaian berbagai bentuk kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua. Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya masih senantiasa berfokus pada upaya pembangunan di berbagai sektor dan senantiasa secara sadar atau tidak, senantiasa melakukan pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua.

Terlihat dari langkah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan seorang Presiden Jokowi. Dimana pertanggal 29 September 2020, Presiden Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Di dalam Inpres tersebut, tidak melihat adanya keseriusan pemerintah Indonesia dalam upaya penegakan hukum guna menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu.

Padahal hal lanjut Yan, jelas-jelas diatur di dalam pasal 45 dan pasal 46 UU RI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Hal mana sebagaimana dirubah dengan UU RI No.35 Tahun 2008 Tentang Penetapa Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi UU. Juga di dalam Inpres terbaru dari Pemerintah Jokowi tersebut tidak ada kehadiran nama Komisi Nasional HAM sebagai salah satu institusi milik pemerintah Indonesia yang dimasukkan dalam mendukung upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di kedua provinsi di Tanah Papua tersebut.

Konsepsi negara kesejahteraan (welfare state) yang merupakan kompromi antara kepentingan pengusaha dan buruh sebagai pernah diungkap oleh John Saville dalam artikel bertajuk The Welfare State : An Historical Approach, rupanya hendak dipraktekkan dalam implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tersebut. Sementara kepentingan rakyat Papua sangat “diabaikan” oleh para perancang Inpres tersebut.

“Tentu kehadiran Inpres ini akan digunakan oleh segenap stakeholder (pemangku kepentingan) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua berjalan efektif. Sangat tidak jelas bagaimana mekanisme dan prosedur penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dan pelurusan dan atau klarifikasi sejarah Papua sebagai diamanatkan Pasal 46 UU RI Nomor 21 Tahun 2001 di dalam Inpres Nomor 9/2020 tersebut,” jelasnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed