oleh

Praperadilan M. Nur Umlati Dikabulkan

Termohon Praperadilan Diperintahkan Segera Mengeluarkan Pemohon dari Tahanan Rutan

SORONG – Langkah Muchamad Nur Umlati mempraperadilan Kejaksaan Tinggi Papua Barat atas penetapan tersangka dan penahanan dirinya terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek tangki septic di Kabupaten Raja Ampat, membuahkan hasil. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang menyidangkan gugatan praperadilan ini, Vabianes Stuart Wattimena, dalam putusannya yang dibacakan Jumat (26/2)  di ruang Cakra Pengadilan Negeri Sorong, mengabulkan gugatan pemohon praperadilan. Sidang putusan dihadiri tim kuasa hukum Muchamad Nur Umlati, sementara dari pihak termohon dalam hal ini Kejati Papua Barat tidak hadir.

Dalam amar putusannya, Vabianes Stuart Wattimena menjelaskan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan (Muchamad Nur Umlati) untuk seluruhnya. Selain itu, hakim menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua nomor : Print-01/R.2/Fd.2/06/2020, tanggal 9 Juni 2020, dan Surat Penetapan Tersangka nomor: Print-29/R-2/Fd.1/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat adalah tidak sah. Hakim praperadilan juga menyatakan Surat Perintah Penahanan Tersangka Nomor : Print-30/R.3/Fd.1/03/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat adalah tidak sah atau batal demi hukum. 

Selanjutnya, Vabianes Wattimena menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon (Kejaksaan Tinggi Papua Barat) terkait peristiwa pidana pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU RI nomor  31 Tahun 1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 12 huruf e UU nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah “Menyatakan tidak sah segala penyidikan tersangka dan penetapan tersangka serta penahanan tersangka yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon kepada diri Pemohon,” kata Wattimena.

Selain itu, hakim praperadilan dalam putusannya juga menyatakan penyidikan terhadap Pemohon berkaitan dengan pekerjaan pembangunan tengki septic individual di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2018 senilai sebesar Rp 7.062.287.000 agar tidak dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Hakim praperadilan juga memerintahkan Termohon segera mengeluarkan Pemohon (Muchamad Nur Umlati) dari tahanan rutan. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed