oleh

Polres Mimika Tunggu Audit BPKP

-Metro-53 views

TIMIKA- Proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Wania, masih terus berjalan.

Saat ini, Polres Mimika masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua terkait kerugian negara, serta yang berkaitan dengan data yang fiktif dari kasus dugaan korupsi tersebut.

“Kita sudah gelar perkara, sudah ekspos juga dan sekarang ini masih menunggu audit dari BPKP. Namun sementara ini BPKP masih melakukan audit satu perkara yang ditangani Polda Papua. Jadi kemungkinan nanti setelah Polda punya selesai di audit, barulah BPKP audit yang dari Polres Mimika,”jelas Kapolres Mimika, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK melalui Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Hermanto, SH SIK yang ditemui Radar Timika, Rabu (9/9) kemarin di ruang kerjanya.

Pasalnya kata AKP Hermanto, bahwa dari hasil koordinasi pihaknya dengan BPKP Provinsi, bahwa pihak BPKP Provinsi tidak bisa melakukan audit dua dugaan kerugian negara, dari satu kota yang bersamaan.

“Jadi kita sudah koordinasi dengan BPKP dan dari hasil koordinasi itu. Informasi yang kita peroleh bahwa BPKP tidak bisa lakukan audit dua permintaan dari satu kota yang sama. Karena di BPKP itu, sudah dibagi tim untuk satu kota satu tim. Jadi harus Polda punya yang duluan, kemudian kita di Polres,”urainya.

Kemudian Kasat Reskrim menjelaskan bahwa apabila nantinya pihaknya telah menerima hasil audit dari BPKP terkait kerugian, maka kasus tersebut akan digelar kembali untuk penetapan tersangka.

“Kalau hasil audit sudah kita dapat dari BPKP, lalu ada kerugian Negara maka akan kita gelar lagi untuk penetapan tersangkanya. Untuk saat ini belum ada penepatan tersangka, namun yang kita tergetkan sebagai calon tersangka sudah kita kantongi,”kata AKP Hermanto.

Selanjutnya kata dia bahwa untuk tahun 2020 ini, Polres Mimika diberikan target pengungkapan kasus korupsi sebanyak dua kasus.

“Semua Polres di seluruh Indonesia diberikan target pengungkapan dua kasus, tapi kalau untuk Polrestabes berkisar tiga sampai empat kasus,”ungkap Kasat Reskrim.

Untuk diketahui bahwa dana BOK tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) non fisik, tahun anggaran 2019. 

Dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang diperuntukkan untuk BPJS Kesehatan. Dimana kerugian Negara sendiri, diperkirakan mencapai Rp 400 juta lebih. (tns)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed