oleh

Pertamina Minta Penegak Hukum Tindak Tegas Oknum Penimbun BBM

-Ekonomi-89 views

SORONG – Unit Manager Communication, Relations & CSR Regional Papua Maluku PT Pertamina (Persero), Edi Mangun mengatakan, bahan bakar minyak ( BBM) subsidi merupakan uang rakyat yang dialihkan pemerintah untuk subsidi BBM. Sehingga diperuntukkan untuk mereka yang berhak menikmati subsidi BBM dari pemerintah yaitu kepada masyarakat pra sejahtera. Karena itu semestinya BBM subsidi semestinya tidak salah sasaran.

”Saya mengimbau kepada pengguna minyak tanah dan premium. Minyak tanah terutama untuk mereka yang tidak termasuk keluarga pra sejahtera, kalau seperti ASN jangan.
Oknum-oknum juga jangan sampai ikut terlibat pada penimbunan. Kemudian jika ada oknum menjual kembali dengan harga lebih tinggi maka itu penyimpangan sehingga perlu penegak hukum menindak,”ujar Edi Mangun. Lanjutnya, pada BBM Premium juga begitu karena subsidi negara itu berlaku untuk taksi ber plat kuning, untuk mereka ASN, PNS, yang memiliki mobil yang mewah untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi.

”Jadi itu tidak tepat sasaran. Sesuai dengan undang-undang Migas saya menghimbau kepada teman-teman Pemda, Dinas perdagangan, penegak hukum, Polri minta tolong kalau mengetahui ada oknum-oknum yang biasanya menimbun tolong diamankan.
karena terkait kriminalitas adalah tugas dari aparat penegak hukum,” tegasnya, usai kegiatan Workshop, Selasa (9/3/2021). Edi juga mengatakan Pertamina selalu berpegang kepada apa yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.

”Undang-undang Migas jelas bahwa pengawasan Pertamina itu melingkup SPBU, agen dan pangkalan. Meskipun kepada pangkalan itu tidak secara langsung karena pangkalan bekerjasama atau dikontrak oleh agen.
Tapi kami melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengawasan karena BBM subsidi itu langsung digunakan uang negara, sehingga jika terjadi penyimpangan maka sanksi administrasi akan kami berikan. Karena undang-undang memang menjamin kami untuk hal itu,” jelasnya. Dikatakannya, memang terdapat isu-isu di luar sana bahwa terjadi kelangkaan, padahal tidak karena stok di Pertamina itu bisa mencukupi hingga 22 hari ­kedepan.

”Jadi 22 hari masih aman. Kelangkaan bagi kami, itu terjadi jika stoknya tinggal 3 hari dan kapal belum bergerak,” ujarnya.
Lanjutnya, tapi selama pandemi ini Pertamina tetap dianggap mempertahankan stok di 22 hari kedepan.

”Yang saya tahu bahwa kelangkaan terjadi di tingkat pengecer, dari pangkalan harganya normal ketika di pengecer dinaikan. Sehingga kenaikan harga tersebut yang membuat orang mengatakan bahwa terjadi kelangkaan padahal tidak,” tegasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed