oleh

Perketat Penyaluran Bansos di Maybrat

-Metro-107 views

SORONG-Ketergantungan masyarakat dalam penyaluran bantuan membangun sarana peribadatan maupun bantuan sosial lainnya di Kabupaten Maybrat masih sangat tinggi. Demikian disampaikan Bupati Maybrat, Drs. Bernard Sagrim,MM usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan pemerintah Kabupaten Maybrat di Hotel Vega Kota Sorong (30/6) lalu.

Dijelaskan bupati, sebenarnya bantuan sosial Pemerintah Daerah untuk pembangunan sarana prasarana peribadatan, bantuan studi dan lain-lain, seharusnya dibantu tidak boleh lebih dari satu kali atau tidak boleh berulang, akibatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemkab Maybrat tahun 2019, mendapat teguran atau catatan dari BPK RI perwakilan Papua Barat. 

“Catatan yang diberikan kepada Pemkab Maybrat adalah masalah prosedur pemberian bansos baik yang dalam bentuk hibah, maupun bantuan sosial perorangan maupun kelompok, contoh seperti bantuan keagamaan ini sebenarnya kalau sudah satu kali mendapat bantuan dari pemerintah tidak boleh bantu lagi”beber bupati.

Yang kedua, lanjut Sagrim, menjelaskan bahwa dalam mengimplementasi transaksi bantuan non tunai baik perorangan maupun kelompok, biasannya ditransfer langsung ke rekening penerima di Bank Papua, tapi kendalannya tidak semua masyarakat atau penerima bantuan miliki Bank Papua atau rekening pada bank lain yang dilakukan transaksi non tunai agar supaya akuntabilitas transaksinya bisa dipertanggungjawabkan. Namun pelaksanannya, transaksi penerima bantuan dilakukan secara tunai atau manual langsung ke penerima.

“ Itupun ada beberapa perorangan yang berulang, ini yang akan menjadi catatan kami akan benahi lagi, sehingga mekanisme penyaluran  bantuan sosial bisa dipertanggungjawabkan secara baik,” tutur bupati sembari menambahkan, masalah lain yang juga menjadi evaluasi BPK RI adalah terkait bantuan kepada pejabat ataupun Aparatur Sipil Negara yang sakit lalu diberi bantuan oleh pemerintah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan.

“ Atau juga terkait oknum pejabat atau ASN yang mungkin karena sakit lalu kita beri bantuan, itu sebenarnya tidak boleh karena akan menjadi temuan. Ini yang menjadi catatan BPK kepada kami di Maybrat untuk diperhatikan kedepan,” ungkap Bupati Maybrat seraya menambahkan, pada sisa masa pemerintahannya tetap komit mempertahankan opini WTP. (ris)  

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed