oleh

Peringkat 1 LPPD se-Papua Barat

MANOKWARI – Pemerintah Kota Sorong mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai dareah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik di Provinsi Papua Barat. Penghargaan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) tersebut diserahkan Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan kepada perwakilan Pemkot Sorong pada  upacara HUT Provinsi Papua Barat ke-20, Sabtu (12/10) di lapangan apel kantor gubernur. Peringkat kedua dan ketiga penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama. Penghargaan untuk Pemkab Teluk Bintuni diterima Wakil Bupati Matret Kokop dan untuk Pemkab Teluk Bintuni diterima Wabup Paulus Indubri.

Gubernur berharap pemerintah kabupaten lainnya dapat melaksanaan pemerintahah daerah lebih baik. Pemerintah bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Selamat kepada Kota Sorong yang mendapat penghargaan penyelenggara pemerintahan daerah terbaik di Provinsi Ppaua Barat,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan ini pula diserahkan penghargaan dari Menteri Keuangan kepada pemerintah daerah yang mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas LHP LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun 2018. Ada 10 pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan atas capaian opini WTP yakni Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Tambrauw, Kaimana, Raja Ampat, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Wondama dan Kabupaten Fakfak. 

Menkeu juga memberikan penghargaan kepada 7 pemerintah daerah, mendapatkan plakat atas prestasi mendapatkan opini WTP secara berturut-turut 5 kali yakni Provinsi Papua Barat, Kabupaten Sorong, Teluk Bintuni, Tambrauw, Kaimana, Raja Ampat, Sorong Selatan. Penghargaan ini diserahkan Plt Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Paulina Latuperissa. 

Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Papua Barat mengapresiasi pemerintah daerah yang sukses meraih opini WTP. Namun diingkatkan, opini WTP ini bukan sebagai tujuan tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawabannya dapat digunakan sebagai informasi, masukan, perencanaan dan penganggaran. “Kepala pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini WTP agar dapat terus memperbaiki pengelolaan keuangan sehingga periode pelaporan keuangan berikutnya dapat memperoleh opini WTP,” tutur Paulina Latuperissa. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed