oleh

Percepat Pembangunan, Kejati siap bantu Pemkot

-Metro-139 views

SORONG-Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Papua Barat, Yusuf SH.,MH melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota Sorong dalam rangka melihat secara langsung kontribusi Kejaksaan Negeri Sorong dalam pembangunan, penguatan kesadaran hukum masyarakat serta peran serta penegakan hukum yang dilakukan Kejari Sorong untuk membantu percepatan pembangunan di Kota Sorong.

 Kunjungan ini, juga merupakan kunjungan antar pimpinan  bahwa ada kewajiban Kajati untuk menginformasikan kepada  pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM terkait peranan Kejaksaan RI dalam penegakkan hukum dan pembangunan.

“Ada strategi-strategi yang  sudah kami sampaikan agar kita tidak jalan sendiri-sendiri, sehingga apapun yang dilakukan oleh Kota Sorong, kita jaga kewibawaan pemerintahannya dan kita jaga semua proyek pembangunan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat anggaran,”jelas Kajati Papua barat kepada awak media, Senin (27/7).

Ia menerangkan, Kejaksaan Tinggi  dalam membantu Pemkot diantaranya untuk menyelesaikan  masalah sengketa, ada tiga strategi yang digunakan pemerintah,  dimana wali kota dapat meminta pertimbangan hukum, bantuan hukum maupun tindakkan hukum lainnya. Sehingga, pihaknya bersama dengan pengacara negara dapat mendampingi wali kota dalam masalah sengketa tanah.  Dan juga membantu pemerintah daerah untuk mendapatkan asetnya kembali.

“Dengan ini wali kota dapat  bekerja dengan tenang dan juga bisa memikirkan kemajuan masyarakatnya,”terangnya.

Wali Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau, MM mengatakan, wali kota sebagai pembina APIP,  maka laporan masyarakat tentang wali kota, tidak bisa langsung diproses oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, karena  diperlukan koordinasi antara penegak hukum dengan kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan.

“Dari pada lapor ke sana- kemari itu percuma saja juga, pasti akan dikembalikan ke kejaksaan dengan kepolisian kemudian akan dikoordinasikan. Apakah dugaan ini betul dan masuk kategori kerugian negara atau tidak atau secara administrasi bisa ditindaklanjuti atau diselesaikan,” pungkasnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed