oleh

Penyidik Tanyakan Mekanisme Dewan

SORONG – Kedatangan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong, Sarah Kondjol  ke Kejaksaan Negeri Sorong pada Jumat (19/2) lalu untuk memenuhi panggilan Kejari Sorong guna menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi anggaran ATK pada APBD tahun 2017 do Badan ­Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPAKD) Kota Sorong.

Menurut Sarah Kondjol, saat menjalani pemeriksaan, pihak penyidik Tipikor Kejaksaaan Negeri Sorong memberikan berbagai pertanyaan seputar mekanisme yang terjadi di DPRD. Salah satunya juga terkait apa yang terjadi di BPAKD Kota Sorong, namun Sarah mengaku ia tidak dapat menjawab lantaran itu merupakan ranah OPD masing-masing.

“Saya menjelaskan seputaran mekanisme dewan yang saya ketahui, namun perihal tahun 2017 saya belum dapat menjawab karena saya belum menjabat sebagai Sekwan di Sekretariat DPRD Kota Sorong saat itu,” jelas Sarah Kondjol kepada wartawan, kemarin.

Sebenarnya lanjut Sarah, kehadirannya di Kejaksaan Negeri Sorong seharusnya pukul 10.00 WIT, namun karena ada pemeriksaan BPK sehingga ia baru bisa datang sekitar pukul 13.00 WIT dan menjalani pemeriksaan dengan berbagai pertanyaan seputar mekanisme yang terjadi di dewan. Sarah menjelaskan yang ia ketahui saja karena saat itu ia belum menjabat sebagai Sekwan di Sekertariat DPRD Kota Sorong.

Ia sempat kembali ke kantor untuk mengambil dokumen risalah yang diminta oleh pihak penyidik, kemudian kembali ke Kejaksaan pukul 16.30 WIT dan diarahkan ke ruangan Kasubsi Penyidikan, Stevi Stolen Ayorbaba dan ditanyakan terkait apakah ada surat yang masuk ke dewan dan dibahas dalam rapat. “Memang ada, namun proses dan keputusan hingga surat tersebut jadi, saya tidak bisa menjawab karena saat itu saya bukan sebagai Sekwan sehingga saya tidak bisa masuk dalam rapat Badan Anggara DPRD Kota Sorong,” ungkapnya.

Sebenarnya lanjut Sarah, situasi pemeriksaan berjalan dengan baik dan pada dasarnya ia pun tidak tahu apapun lantaran saat itu ia bukan menjabat sebagai Sekwan. Oleh sebab itu, dari pihak penyidik meminta ia membawakan dokumen-dokumen dari DPRD Kota Sorong, akan tetapi tambah Sarah, dokumen di DPRD Kota Sorong sudah terbakar akibat kasus pembakaran tahun 2019 lalu.

“Mereka juga tanya masalah gedung yang terbakar dan saya pun mengatakan gedung memang terbakar bahkan saya membawa berita acara pemeriksaan dari kepolisian dan saya memberikan itu. Ditanyakan terkait dokumen, saya tidak membawa karena semua dokumen terbakar,”ungkapnya.

Penyidik tambah Sarah, juga menanyakan siapa saja anggota Banggar dan Badan Musyawarah serta anggota Komisi, ia pun menyebutkan nama-nama tersebut lantaran saat itu ia berada di DPRD Kota Sorong. “Terkait dugaan korupsi itu, saya belum menjadi Sekwan karena saya menjadi Plt. Sekwan saat tanggal 30 September 2018,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed