oleh

Penyerapan Belanja APBN Rendah

-Ekonomi-87 views

SORONG – Pidato presiden RI, Joko Widodo mengenai kinerja penyerapan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) di beberapa daerah rupanya juga terjadi di Papua Barat. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong membeberkan berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan bulan Juni 2020 (semester I) di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp 1,15 ­triliun atau 32,41 persen dari total pagu sebesar Rp 3,54 ­triliun.
Kepala KPPN Sorong, Juanda mengungkapkan hal ini masih dibawah capaian target semester I yaitu 40 persen. ”Artinya kinerja penyerapan anggaran ditengah penanganan Covid-19 pada satuan kerja (satker) Sorong Raya masih belum memuaskan sehingga masih perlu digenjot,” ujarnya, Jumat (3/7).
Realisasi tersebut, kata dia, terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat untuk kantor vertikal di daerah sebesar 36,01 persen dari pagu ­sebesar Rp 2,21 triliun. Sedangkan realisasi belanja ­transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 973,17 miliar atau 26,37 persen dari pagu sebesar Rp 1,32 triliun.
Kepala Seksi Pencairan ­Dana KPPN Sorong, Edi Yuliana Putra, merincikan lebih detail realisasi belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari empat jenis belanja. Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp 403,94 miliar atau 45,07 persen dari pagu sebesar Rp 896,20 miliar. Kedua, realisasi belanja barang telah mencapai sebesar Rp 269,49 miliar atau 33,36 persen dari total pagu sebesar Rp 807,92 miliar. Ketiga, realisasi ­Belanja Modal baru mencapai sebesar Rp 122,95 miliar atau 24,15 persen dari total pagu sebesar Rp 509,04 miliar. Terakhir, realisasi belanja bantuan sosial sudah mencapai sebesar Rp 2 miliar atau 48,09 persen dari pagu sebesar Rp 4,17 miliar.
Ditambahkan Juanda, dari ­realisasi tersebut yang perlu digenjot adalah belanja modal. Hal ini karena baru mencapai 24,15 persen.
”Belanja modal ini merupakan penggerak sektor ­ekonomi yang penting untuk menunjang sektor pembangunan. Hal ini selaras dengan keinginan Bapak Presiden bahwa dana yang telah dialokasikan agar segera dibelanjakan demi pemulihan ekonomi. Selain itu dapat memperlancar peredaran uang sehingga mampu memacu daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Edi, melanjutkan, selain dari belanja pemerintah pusat, realisasi belanja transfer ­untuk DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp 348,57 miliar atau 26,37 persen dari total pagu sebesar Rp 1,32 triliun. Realisasi ini terdiri realisasi DAK Fisik mencapai Rp 44 miliar atau 7,95 persen dari pagu sebesar Rp 558,38 miliar. Sedangkan realisasi dana desa telah mencapai Rp 304,2 miliar atau Rp 39,85 persen ­dari pagu Rp 763,37 miliar.
Oleh karenanya, Kepala KPPN Sorong mengatakan dalam hal ini yang perlu disoroti adalah DAK Fisik yang rendah yang baru mencapai angka 7 persen.
”Jangan sampai uang DAK Fisik yang telah digelontorkan bakal menjadi hangus karena melewati batas waktu yang telah ditentukan. Karena DAK Fisik ini juga mendukung pembangunan daerah setempat,” tandasnya.
Dalam suasana penanganan Covid-19 saat ini, alokasi dana yang telah tersedia dan simplifikasi dokumen persya­ratan maka dihimbau agar satker dan pemerintah daerah se-Sorong Raya dapat segera menggenjot belanjanya. KPPN Sorong siap menyalurkan ­dana bila dokumen dinyatakan lengkap dan benar.
KPPN Sorong berharap di masa pandemi Covid-19 saat ini, realisasi belanja pemerintah dapat memberi peran yang besar demi menjamin ­kelangsungan kehidupan rakyat dan memberikan multiplier efek ­ekonomi di masyarakat di Sorong Raya. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed