oleh

Penyerapan Anggaran Dinsos Disoroti

-Metro-118 views

SORONG– Relokasi anggaran sebesar Rp 7,5 miliar (30 persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong kepada Dinas Sosial sejak bulan Februari hingga Juli 2020 baru terserap sekitar Rp 1 miliar. Padahal, seharusnya dalam masa pandemi Covid-19 ini pembelanjaan khusus penanganan Covid-19 harus dipercepat.

“Presiden RI saja sudah menyatakan terhadap para kabinetnya untuk mempercepat pembelanjaan khususnya dalam penanganan Covid-19. Akan tetapi, ketika saya melakukan monitoring di Dinas Sosial Kota Sorong, penyerapan anggarannya lambat, dimana dari dana Rp 7,5 miliar baru terserap Rp 1 miliar lebih,”jelas Anggota DPD RI, M. Sanusi Rahaningmas usai melakukan monitoring ke kantor Dinas Sosial Kota Sorong, Jumat (3/7).

Sanusi menambahkan, seharusnya sekitar Rp 3 Milliar lebih atau setengah dari relokasi anggaran sudah harus diserap sehingga pada pembahasan anggara ABPD perubahan, minimal sudah ada petunjuk selanjutnya. Namun, saat ini anggaran tersebut masih tersisa sekitar Rp 6 Milliar yang harus dikelola dalam waktu beberapa bulan mendatang.

“Kami berharap relokasi anggaran ini harus habis sebelum tahunan anggaran karena itu diperuntukkan. Kalau saya, dengan anggaran Rp 7,5 miliar digunakan untuk honor pegawai, bantuan langsung sembako dan lain sebagainya, hanya separuh masyarakat Kota Sorong yang peroleh, sehingga perlu untuk dipercepat penanganannya. Akan ada laporan bahwa memang benar pemerintah Kota Sorong serius untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan apa yang dikehendaki,”terangnya.

Selanjutnya, sambung Sanusi, adanya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat tumpah tindih. Yang berarti ada masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda atau lebih dari satu kali dan ada juga masyarakat yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan, hal ini diakibatkan karena validasi data yang tidak akurat dan benar.

“Saya pribadi mendapat keluhan dari masyarakat, dimana ada masyarakat yang sudah mendapatkan BLT, PKH dan bantuan sembako langsung dari presiden, provinsi dan lainnya tapi ada yang sama sekali tidak dapat. Sehingga ini yang jadi perhatian dan melakukan validasi data,”ungkapnya.

Sanusi yakin bahwa, jika 10 ribu bantuan sembako dari Presiden ditambah dengan 21 ribu sekian bantuan sembako dari provinsi dan relokasikan anggaran Rp 7,5 miliar untuk bantuan sembako dan lain sebagainya diberikan kepada masyarakat Kota Sorong sesuai dengan data yang valid. Tentunya tidak akan ada masyarakat yang mengeluh sebab bantuan tersebut tepat sasaran.

“Karena bantuan ini tidak hanya kepada keluarga yang berdampak Covid-19. Tetapi dampaknya kepada masyarakat, terutama kaum buruh dan pekerja yang di-PHK, sebab mereka putus kerja akibat Covid-19, mereka berhak mendapatkan batuan tersebut,”tegasnya.

Dalam melaksanakan monitoring khususnya di kantor Dinas Sosial Kota Sorong, Sanusi menganggap sarana dan prasarana di kantor Dinas Sosial tidak memadai.“Karena kantor Dinas Sosial harus memiliki tempat yang memadai serta gudang untuk penampungan bahan makanan dan lain sebagainya. Tapi, ini ada penempatan bahan makanan (Bama) di ruang kerja bahkan sampai di pintu Kepala Dinas Sosial, itu kurang memadai,” tandasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed