oleh

Penyaluran Dana Otsus, OAP Segera Didata

MANOKWARI – Pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan penduduk orang asli Papua (OAP) di kabupaten/kota. Sekretaris Bersama (Sekber) Program Strategis Peningkatan Pembangunan Kampung (Prosppek) Otonomi Khusus, Legius Wanimbo mengatakan, pendataan ini terkait dengan penyaluran dana Otsus ke kabupaten/kota.

Pada diskusi Prosppek secara virtual, Sabtu (28/8), Wanimbo mengatakan, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, pembagian dana Otsus tidak lagi menggunakan persentase seperti selama ini dilakukan, tetapi berdasarkan jumlah penduduk OAP pada kabupaten/kota. Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belajar daerah, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasan dana Otsus diatur dengan Perdasus.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Dijelaskan, dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021, penerimaan dana Otsus dialokasikan untuk 4 kegiatan, yakni belanja pendidikan sebesar 35%, belanja kesehatan dan perbaikan gizi 25%, belanja infrastruktur 30% dan belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat 10%. 

Legius menjelaskan, mulai tahun 2022, Provinsi Papua dan Papua Barat akan menerima dana Otsus sebesar 2,25% dari dana alokasi umum (DAU) nasional. Telah disiapkan transfer dana Otsus ke kabupaten/kota dengan berdasarkan jumlah penduduk OAP pada setiap kabupaten/kota. “Pembagian dana Otsus secara transparan, dan berimbang dengan memberikan perhatianpada daerah-daerah yang tertinggal dan orang asli Papua,” jelasnya.

Selain berdasarkan jumlah penduduk OAP, pembagian dana Otsus juga atas dasar luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, indeks kemahalah konstruksi, dan indikator lain. “Ada level pembagiannya (dana Otsus),” ujar Legius kepada sejumlah wartawan di Manokwari dan Sorong yang mengikuti diskusi secara virtual.

Legius menjelaskan, Prosppek dilaksanakan di kampung, dimaksudkan agar masyarakat berlomba-lomba membangun kampungnya. Prosppek akan dimasukkan dalam rencana induk program Otsus. “Kita  harapkan Prosppek ini bisa menjadi solusi. Kita muat dalam rencana induk dan kita targetkan setiap tahun, lima tahun dan 10 tahun,” tandasnya.

Pendataan penduduk OAP di setiap kabupaten/kota lanjut Legius, akan berbasis SAIK+. Pemerintah dan Kompak-BaKTI sebagai mitra akan mengawal pengelolaan dana Otsus sehingga bermanfaat. “Biar kita perbaiki di kabupaten/kota, kita kawal sama-sama, orang Papua terdata, uangnya terpakai, tepat sasaran, tepat jumlahnya. Kita harus menjadi pengawal Otsus untuk 20 tahun ke depan,’’ tegasnya.

 Seperti diketahui, Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan,MSi telah meluncurkan  Prosppek Otsus pada 25 November 2020 lalu. Dari program ini, setiap kampung akan menerima anggaran sebesar Rp 265 juta/tahun, kelurahan Rp 175/tahun dan distrik Rp 125 juta/tahun.

Prosppek terdiri dari 4 komponen, memperkuat Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK+), meningkatkan kapasitas kader dan aparatur kampung, memperkuat Distrik dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan, dan memperkuat kemampuan kampung dalam mendanai pelayanan dasar di tingkat kampung. Melalui keempat komponen tersebut, diharapkan kampung dapat mengelola dan meng­gunakan anggaran kampung menjadi lebih efektif dan berhasil guna sesuai dengan tujuan nasional dan kebutuhan kampung. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed