oleh

Penyaluran APBN Semester I di PB Menurun

-Ekonomi-114 views

SORONG – Kinerja penyaluran APBN di Provinsi Papua Barat sampai dengan semester I 2020 menurun jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi pendapatan negara tercatat realisasi sebesar Rp 996,5 miliar atau 29,5% dari target pendapatan negara sebesar Rp 3,37 triliun. Sektor penerimaan perpajakan terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp 838,1 miliar atau 27,42% dari target penerimaan pajak sebesar Rp 3,05 triliun dengan jenis penyumbang terbesar adalah PPh non migas sebesar 51,68% dari total realisasi pendapatan perpajakan.
Penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan kedua menunjukkan penurunan. Kontraksi pada penerimaan pajak terutama disebabkan oleh wabah Covid-19 yang menurunkan kinerja korporasi dan kegiatan ekspor impor serta penurunan harga ­minyak global yang menekan penerimaan dari migas.

Ilustrasi


Selanjutnya realisasi di sektor Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir Juni 2020 tercatat sebesar Rp 158,4 miliar atau 49,25% dari target sebesar Rp 321,7 miliar. Tiga sektor penerimaan terbesar PNBP yakni Pendapatan Jasa Kepelabuhanan menyumbang 29%, Pendapatan Biaya Pendidikan menyumbang 15% dan Pendapatan Jasa Kebandarudaraan menyumbang 8% dari total ­realisasi.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharan Provinsi Papua Barat Hari Utomo melalui Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D, ­Samsul Hadi menilai hal ini menandakan sektor perhubungan masih memegang kontribusi paling signifikan atas keseluruhan ­penerimaan PNBP di Provinsi papua Barat.
”Sebagai catatan penting satuan kerja pemerintah ­dengan realisasi PNBP terbesar adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni sebesar Rp 43,4 Miliar yang menyumbang 28,13% dari total penerimaan. Arus perpindahan barang dan orang pada kawasan tersebut menunjukkan pusat perputaran kegiatan masyarakat yang menopang berjalannya roda perekonomian di daerah khususnya di Papua Barat,”jelas Kakanwil Hari Utomo.
Dikatakan, penerimaan hibah tercatat sebesar Rp 51,7 miliar sudah dilakukan revisi anggaran di Tahun 2020 untuk beberapa satuan kerja ­seperti KPU, Bawaslu dan ­Kepolisian RI. Pendapatan tersebut hampir seluruhnya digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan Pemilukada yang akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat secara serentak pada Desember 2020. Penerimaan hibah, selain untuk digunakan dalam kegiatan tahapan pemilu, alokasi biaya juga digunakan untuk pengamanan setiap tahapan pemilu tersebut.
Pada TA 2020 terjadi pemotongan anggaran pada sebagian besar Kementerian/Lembaga terkait dengan refocussing dan realokasi anggaran. Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 di Provinsi Papua Barat tercatat terjadi penurunan sebesar 27,2% menjadi Rp 6,46 Triliun. Penggunaan alokasi belanja guna penanganan pandemi covid-19 tersebut ditujukan untuk menjamin terselenggaranya layanan satuan kerja pemerintah di ­tengah ancaman corona virus.
Di sisi kinerja sampai ­dengan Semester I Tahun 2020 telah terealisasi Rp 2,16 triliun atau sebesar 33,4%. Porsi realisasi belanja paling besar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 882,1 miliar atau 44,57% dari alokasi belanja pegawai sebesar Rp 1,97 triliun. Sementara presentase belanja terkecil terjadi pada belanja modal yang terserap sebesar Rp 545,7 miliar atau 26,07% dari Rp 2,09 triliun.
”Pembatasan sosial akibat coronavirus memberikan dampak terhadap menurunnya realisasi belanja modal. Sebagian terdapat kontrak pekerjaan yang dibatalkan atau dimundurkan pelaksanaanya di akhir tahun atau di tahun berikutnya,” tuturnya.
Anggaran belanja tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. KPPN Manokwari sebesar Rp 1,622 triliun, KPPN Sorong sebesar Rp 1,14 triliun dan KPPN Manokwari sebesar Rp 36,4 miliar. Masing-masing kantor bayar tersebut menge­lola alokasi anggaran ­belanja sebanyak 387 satuan kerja yang tersebar di seluruh Provinsi Papua Barat.
Saat ini pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi dari pandemic covid19. Selain refucussing dan realokasi anggaran untuk mempertahankan kinerja layanan internal pemerintah, sejumlah kebijakan terkait jaring pengaman sosial juga telah dilaksanakan.
”Raport kinerja anggaran di semester I 2020 dapat dilihat bahwa kondisi ini masih dipengaruhi oleh penyebaran pandemic covid-19. Dalam kondisi ini pemerintah berusaha meminimalkan dampak kepada masyarakat, tujuannya harus lebih dari sekedar menangani pandemi. Tetapi bagaimana membuat hidup lebih baik dengan efisiensi anggaran sehingga hidup masyarakat menjadi lebih baik,” bebernya.
Ia berharap, saat wabah selesai, dengan efisiensi tersebut, lebih banyak kegiatan ekonomi yang bisa ditambah ­sehingga bisa menjadi sebuah reformasi menuju new normal. ­Dimana keberhasilan normal baru akan menjadi kelegaan (pain relief) bagi Indonesia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed