oleh

Penjual Sayur Bebas Penyekatan

Termasuk Sektor Kritikal

SORONG – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Kota Sorong  sesuai Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor  02 tahun 2021 menindaklanjuti perintah dari pemerintah pusat, disikapi aparat kepolisian dengan menerapkan penyakatan di perbatasan Kota dan Kabupaten Sorong di Km 18 yang dijaga katat 100 anggota Polres Sorong Kota dibantu personel Polres Sorong.  Selasa (18/7) kemarin, penye­katan baru sebatas disosialisasikan, dan baru berlaku efektif Rabu (14/7) ini. 

PMB OPBJJ-UT Sorong

Aparat kepolisian memberikan soalisasi kepada warga yang melintas, diantaranya setiap orang yang masuk ke wilayah Kota Sorong harus menunjukkan KTP domisili Kota Sorong Papua Barat, hasil rapid test antigen negative (masa berlaku 1 X 24 Jam) dan memperlihatkan sertifikat vaksin minimal vaksin dosis pertama.

Kendati demikian, persyaratan ini belum berlaku bagi pedagang dan penjual sayur dari Kabupaten Sorong yang hendak masuk wilayah Kota Sorong. “Pedagang, penjual sayur diperbolehkan masuk ke Kota Sorong karena ada dalam sektor kritikal. Terkait harus divaksin atau tidaknya pedagang, karena masih dalam 1 aglomenasi dan ada pada sektor kritikal, tidak masalah. Kecuali tidak di sektor kritikal, karena kalau tidak makan, nanti mati,” kata Kapolres Sorong Kota AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH yang ditanyai terkait pedagang-penjual sayur dari Kabupaten Sorong yang setiap harinya masuk ke Kota Sorong untuk berjualan di Pasar Sentral Remu.

Penyekatan diberlakukan pada hari Rabu (14/7), sementara ini pihaknya masih melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Namun, beberapa sektor kriteria yang tidak ada pada SE Wali Kota Sorong khususnya di sektor kritikal (lingkungan usaha yang paling penting) maupun sektor esensial (lingkungan usaha yang perlu sekali atau mendasar) diizinkan masuk.

Kapolres menegaskan, anggotanya akan melakukan penjagaan selama 24 jam terhitung sejak tanggal 13 Juli hingga 1 Agustus 2021.Tidak hanya di perbatasan Kota-Kabupaten Sorong, Kapolres menyatakan anggotanya juga akan berjaga-jaga di 5 titik yakni jalur darat Kota Sorong-Kabupaten Tambrauw, Bandara, Pelabuhan Pelni, Pelabuhan Kota Sorong- Raja Ampat dan titik-titik lainnya.  “Kalau jalur darat kami jaga dalam waktu penuh (24 jam),  karena lalu lintas di darat ini tidak dapat diprediksi waktunya. Tetapi kalau yang di pelabuhan dan bandara hanya saat kedatangan kapal saja atau pesawat,” paparnya, Ditambahkan, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kartu vaksin. Direncanakan penyekatan ini akan terus berlangsung hingga ke tingkat distrik bahkan PPKM Mikro di tingkat kelurahan juga akan ditingkatkan.

Sementara itu, Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443/563 yang berlaku sejak tanggal diterbitkan Selasa (13/7) hingga 20 Juli 2021.  ”Saya keluarkan surat edaran tentang pemberlakuan PPKM lebih ketat. Saya sudah tanda tangan, tinggal distribusikan kepada pihak terkait. Lapisan masyarakat yang ada di Kota Sorong, siapa pun dia tidak terkecuali. harus memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam Surat Edaran Wali Kota Sorong itu,” kata Lambert Jitmau yang ditemui Radar Sorong di Samu Siret, Selasa (13/7) pagi.

Dikatakannya, Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang menerapkan PPKM Darurat. ”Dan saya tindaklanjuti dengan Surat Edaran Wali Kota. Mohon masyarakat memperhatikan hal itu demi kesehatan masing-masing, demi menghindar dari penyebaran virus Corona,” ujarnya. 

Salah satu upaya mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. Wali Kota Sorong telah memerintahkan Tim Gabungan untuk membuat posko di tempat-tempat akses masuk orang dari luar Kota Sorong, baik itu dari udara, darat dan laut, dilakukan penyekatan. ”Yang jaga pos dari Tim Gabungan TNI-Polri, Dishub dan Satpol PP yang akan melakukan pemeriksaan kepada warga dari daerah tetangga bahkan dari daerah luar Kota Sorong, termasuk di Bandara DEO. Hari ini juga kami bangun pos di Km 18, kami bangun pos di daerah Bambu Kuning Km 12, pos di beberapa titik pelabuhan, bandara. Supaya menjaga warga masyarakat yang datang dari luar Kota Sorong tidak bisa masuk, mereka kembali ke daerahnya masing-masing, karantina diri di daerahnya masing-masing. Kota Sorong tetap berpegang kepada surat edaran yang sudah diedarkan,” tegas Lambert Jitmau.

Disinggung bagaimana dengan masyarakat yang memiliki KTP Kota Sorong, namun bekerja di Kabupaten Sorong, Lambert mengatakan bahwa semua merujuk pada domisili. ”Akan dilihat di KTP. Kalau dia warga Kota Sorong kerja di kabupaten, kalau kita mau berikan sanksi ke dia tidak masuk bagaimana, dia makan, tidur dimana?. Jadi alangkah baiknya dia harus kembali ke Kota Sorong berdasarkan tempat domisili,” tegasnya.

Orang nomor satu di Kota Sorong ini mengatakan, Kota Sorong yang dipimpinnya memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang dibangun dengan memperhitungkan warga Kota Sorong, 10 puskesmas, 2 rumah sakit pemerintah ditambah 5 rumah sakit swasta. ”Menurut saya ini sudah bisa layani warga Kota Sorong tanpa beban paisen dari daerah lain,” katanya.

Lambert mengatakan, warga yang ada di perbatasan harus dilakukan pengawasan yang ketat. Karena itu, ia menghimbau kepada kepala daerah Sorong Raya memberikan sosialisasi kepada warganya, biarlah mereka menetap di mereka punya wilayah masing-masing dan tidak turun ke Kota Sorong. “Jadi tolong mari kita menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan terlebih menjaga penyebaran virus Corona, karena kota Sorong telah ditetapkan sebagai daerah darurat. Saya sudah memberikan perintah kepada tim Satgas dan tentunya melibatkan TNI, Polri pasti akan jaga di titik-titik yang saya sudah sebutkan tadi. Tidak ada kompromi. Itu penyekatan, saya menjabarkan instruksi dari Mendagri. Jadi surat edaran itu tanda larangan,” tegasnya. (juh/zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed