oleh

Pengusaha UKM Bidang Perikanan Wajib Memiliki UKL-UPL

KAIMANA – Para pelaku usaha di bidang perikanan di Kaimana, khususnya pengeringan dan pembekuan hasil perikanan masyarakat, diwajibkan memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Hal ini dikarenakan usaha di bidang perikanan di Kaimana, rata-rata masih beskala usaha kecil menengah atau UKM. Serta dampak lingkungan masih sedang bukan masuk kategori besar.
Di Kaimana sejauh ini hanya ada perusahaan yang bergerak di bidang perikanan, yakni pengeringan, pembekuan hasil dan belum perusahaan pengalengan hasil perikanan seperti di daerah lain. Sesuai aturan usaha-usaha tersebut, diwajibkan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

“Untuk di Kaimana, perusahaan ikan pembekuan mereka tidak sampai ke Amdal tapi hanya UKL-UPL. Mereka masih masuk kategori UKM, karena usahanya tonagenya masih di bawah 50 ton, jadi dari segi gudang dan lain-lain masih masuk kategori UKM,” jelas Kasi Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kaimana, Binsar Sitanggang kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (13/1).
“Kita (Dinas Lingkungan Hidup) melihat kepada besar atau volume kegiatan para pengusaha. Jadi jika volumenya tingkat UKM, berdasarkan dokumen kita tidak mengarahkan ke Amdal namun kita arahkan ke surat pernyataan,” sambungnya.
Dikatakan Binsar, ada tiga dokumen yang selalu dijadikan patokan oleh Lingkungan Hidup (LH), yakni Amdal, UKL-UPL dan SPPL.
Ketika dokumen ini dibuat oleh para pengusaha jika ingin memulai usahanya, sebagai komitmen untuk menjaga lingkungan di tempat usaha mereka nantinya.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Ada beberapa usaha (pengusaha,red) memang belum mengurus. Karena memang ada beberapa syarat yang kita berikan untuk mendapatkan dokumen. Namun yang terpenting terkait tata ruangnya,” ujarnya.
Dikatakan Binsar seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan usaha para pengusaha, melaporkan kepada pihaknya setiap enam bulan terkait dengan kondisi usaha mereka, sebelum tim dari Dinas Lingkungan Hidup melakukan monitoring untuk pengecekan.
“Tapi sampai hari ini mereka lalai, sesuai surat izin yang kami keluarkan setiap enam bulan wajib melapor.
Sehingga teman-teman dari PTSP Kaimana ketika tahu mereka (pengusaha,red) belum melapor, menunda pemberian surat SKA untuk izin pengiriman oleh perusahaan tersebut. Hal ini bukan disengajakan, tapi sebagai efek jera sesuai aturan,” tegasnya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed