oleh

Pengusaha OAP Tagih Proyek ke Gubernur

MANOKWARI – Sejumlah ketua asosiasi pengusaha asli Papua bertemu Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan  yang sedang menghadiri kegiatan di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (13/7). Para pengusaha OAP ini meminta kepada Pemprov Papua Barat untuk segera membagikan paket proyek atau pekerjaan. Gubernur didampingi Wagub Mohamad Lakotani,­SH,MSi serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ­Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) ­menerima para pengusaha OAP ini. 

Di hadapan para pengusaha, Gubernur mengatakan telah memerintahkan kepada setiap OPD (organisasi perangkat daerah) untuk meng-input paket pekerjaan pada aplikasi yang sudah disediakan. Dia juga ­telah mengingatkan para pejabat tak menjual atau memberikan ­paket pekerjaan kepada pengusaha tanpa melalui jalur yang sudah ditentukan. “Mungkin hanya satu dua yang nakal. Saya sudah ingatkan bagikan paket lewat jalur, jangan dijual,” tandas Gubernur.

Untuk mengakomodir pengusaha OAP yang jumlah mencapai 2.000-an, para kepala daerah telah bersepakat bahwa 70 persen menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan sisanya 30 persen jadi beban Pemprov Papua Barat. Membicarakan pembagian pekerjaan kepada pengusaha OAP ini, Gubernur memimpin rapat dihadiri semua pimpinan OPD, juga dihadiri Wagub, Asisten II Setdaprov PB, Melkias Werinussa, SE.

Salah satu ketua asosiasi pengusaha OAP menilai sudah ada permainan dalam pembagian paket. Ada pengusaha yang mendapatkan lebih ­dari satu paket, sedangkan pengusaha lainnya belum dapat satupun. “Kesepakatan satu pengusaha dapat satu paket, tetapi kenyataan di lapangan ada yang dapat lebih dari ­satu paket,” tutur seorang pengusaha kepada Gubernur.

Ketua Asosiasi IPA (Ikatan Pengusaha Arfak), Melki Iba meminta OPD untuk transparan soal paket proyek. Telah diatur dalam Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penga­daan Barang dan Jasa untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi ­Papua dan Provinsi Papua Barat. Paket pekerjaan ber­nilai kurang dari Rp1 miliar pembagian dengan penunjukkan langsung kepada pengusaha OAP. 

Gubernur diminta tegas terhadap OPD yang bermain. Melki Iba berharap OPD lain dapat mencontohi Dinas PUPR yang memperdayakan pengusaha OAP. “Paket PL (penunjukan langsung) ini ada di setiap OPD. Pengusaha OAP harus diperhatikan, paket PL itu dikhususkan. Jangan ada pengusaha pendatang  yang dapat,” tegasnya.

Sebanyak 34 asosiasi pengusaha OAP di Provinsi Papua Barat dengan jumlah ang­gota mencapai 2.000-an. “Namun ada pengusaha, si Budi dan si Wagi (pengusaha non Papua) yang dapat paket PL, mereka ini masuk dengan mengatas­namakan OAP agar bisa dapat paket PL,” bebernya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed