oleh

Pengesahan LKPj Terkesan Monoton dan Sepihak

-Metro-168 views

WAISAI -Fraksi Golkar DPRD Raja Ampat menilai penetapan dan pengesahan Dokumen LKPj Bupati T.A 2019 pada malam selasa kemarin dianggap sepihak dan belum sah. Karena tidak memperhatikan tuntutan rakyat dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu yang lalu sama sekali tidak diperhatikan. Sehinggga hal itu membuat anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat dari Fraksi Golkar memutuskan untuk “walk out” keluar dan tidak mengikuti persidangan,termasuk sidang penutupan dan pengesahan Dokumen LKPJ Bupati T.A 2019.

“Kami (Fraksi Golkar) meminta pimpinan secara utuh harus pisahkan fraksi agar bisa mengundang kami anggota fraksi untuk membahas kembali, dalam rangka menegakkan kebenaran atas penyelenggara administrasi pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, ” terang Ketua Fraksi Golkar anggota DPRD kabupaten Raja Ampat, Drs. Martinus Mambraku, M.Si saat ditemui sejumlah wartawan dikediamannya Rabu (15/07) Kemarin.

Menurutnya, tidak mungkin pihaknya (Fraksi Golkar) memberikan pandangan dalam pandangan fraksi, sementara, pihaknya sudah keluar atau walk out pada saat penyampaian rekomendasi dari komisi. “Jadi, ini dianggap pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terutama pelecehan terhadap tata tertib yang ada dilembaga terhormat, “cetusnya

Terkait isu bahwa, Fraksi Golkar ikut memberikan pandangan fraksi, ia pun menepis isu tersebut. Karena lanjut Martinus, pihaknya tidak memberikan pandangan fraksi karena belum sampai pada penutupan akhir untuk sebuah susunan acara terkait dengan pandangan fraksi. Dimana pihaknya belum memberikannya. Namun, dilihat dari susunan acara yang dilampirkan pada undangan-undangan yang dilihat bahwa,  disitu tidak ada penyampaian pendangan fraksi.

Ia menambahkan, sebenarnya ada ruang untuk negoisasi politik sesuai dengan aturan yang ada pada tata tertib rapat di lembaga DPRD. Namun ruang ini tidak dipergunakan, berarti terkesan sangat monoton dan bersifat diktator. Terkecuali kalau kami (Fraksi Golkar) tidak melakukan aksi, inikan kami telah melakukan aksi maka hentikan dulu beberapa menit kedepan untuk kita bicara bukan malah memerintahkan agar setiap anggota komisi untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Seharusnya ini tidak boleh dan dinilai cacat,”tegasnya

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD kabupaten Raja Ampat, Simson Sanoy mempertegas salah satu sikap yang diambil fraksinya terkait dengan walk out tersebut. Menurutnya, pada saat DPRD masuk dalam pembahasan tingkat komisi bersamaan dengan aksi unjuk rasa oleh masyarakat yang tergabung dalam Ampera. Maka pembahasan tidak terlaksana, setelah itu undangan berikutnya dipaksakan harus tetap melakukan pandangan komisi tentu kami keberatan. Sehingga permintaan pimpinan fraksi untuk kami keluar atau walk out.

 “Bagaimana bisa kami belum sempat mendengar pandangan komisi lansung dipaksakan kami untuk bertatap muka bersama eksekutif. Maka penilaian saya bahwa keputusan yang diambil oleh ketua DPRD menurut penilaian saya hanyalah sepihak. “imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi pengesahan dan penetapan dokumen LKPJ Bupati T. A. 2019 yang disetujui dan ditandatangani oleh satu pimpinan DPRD seorang. Maka salah satu Anggota Fraksi Golkar, Charles A.M. Imbir, ST, M.Si mengatakan, pada intinya bahwa pimpinan DPRD itu kolektif kolegial tidak bisa hanya satu orang pimpinan sendiri. Kemudian harus memahami apa itu kolektif kolegial itu. Untuk itu, biarlah mereka buka kamus agar mencari tahu apa itu kolektif kolegial Pimpinan DPR itu apa?, Sehingga tidak semata-mata menggunakan pikiran dirinya sendiri tetapi bersama -sama belajar.

 “Selaku anggota Faksi Golkar, siap menjalankan perintah pimpinan fraksi karena ada pandangan politik di situ karena ketika aspirasi tidak disalurkan karena tersumbat, maka tugas DPRD ikut menyalurkan aspirasi masyarakat yang merupakan fungsi pemgawasan. (hjw) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed