oleh

Penetapan Tsk Korupsi Pusling Tambrauw Tidak Sah

SORONG – Gugatan praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka dugaan korupsi pengada­an Puskesmas Keliling (Pusling) Kabupaten Tambrauw terhadap Kejaksaan Negeri Sorong, (Termohon), dikabulkan oleh hakim tunggal, Fransiskus Bhaptista yang dibacakan dalam lanjutan sidang yang digelar di Ruang Sidang Cakra PN Sorong, Selasa (8/7). 

Sidang dengan agenda pembacaan putusan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon, Loury Da Costa dan Yesaya Mayor, sedangkan dari termohon hadir Kasi Pidsus Kejari Sorong Khusnul Fuad, SH dan Kasubsi Penyidikan, Stevy Ayorbaba. Empat orang berinisial SH. PT, OB, YAW dan KK ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sorong atas kasus dugaan korupsi pengadaan Pusling pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw tahun 2016.

Dalam pertimbangannya, hakim mengesampingkan audit keuangan negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Sorong sebagai bukti surat dalam sidang praperadilan.  Hakim berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia-lah yang berhak mendisclamer adanya kerugian negara.

Dalam perkara kasus dugaan korupsi Puskesmas Kelililng (Pusling) di Kabupaten Tambrauw, proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sorong mendahului audit kerugian negara dari BPK RI, sehingga hakim berpandangan proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sorong kepada empat orang tersangka dianggap prematur, sehingga dianggap tidak sah.

Karena itu, dalam amar putusannya, hakim praperadilan menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan PT, OB, YAW, dan KK untuk seluruhnya. Hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong nomor : Print-04/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon I, nomor : Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon II, nomor Print-05/R.2.11/Fd.1/03/2021,tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon III, dan nomor: Print-03/R.2.11/Fd.1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon IV.

Selain itu, hakim menyatakan tidak sah Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor : KEP-03/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon I, nomor :KEP-02/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon II, Nomor :KEP-04/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon III, dan nomor :KEP-01/R. 2. 11/Fd. 1/03/2021, tanggal 15 Maret 2021 kepada Pemohon IV;

Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon melalui Penyidikan yang tidak didasarkan pada adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-04/T.1.13/Fd.1/09/2019, tanggal 16 September 2019 dan Surat Perintah Penyidikan nomor : Print-04.a/R.2.11/Fd.1/09/2020, tanggal 02 Maret 2020 ;

Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon karena tidak didasarkan pada hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan tidak terdapat adanya kerugian negara. Menyatakan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon karena tidak didasarkan pada 2 (dua) Alat Bukti yang sah sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP khususnya Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Ahli yang menunjukan adanya kerugian negara.

Menyatakan Penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Junto Pasal 18 UU RU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, terkait Pengadaan Puskesmas Keliling Perairan Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw T.A. 2016, adalah tidak sah dan segera dihentikan. Menyatakan segala tindakan lainnya yang akan dilakukan lebih lanjut oleh Termohon berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Pemohon.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad,SH mengatakan, ada ranahnya dalam hal melihat pertimbangan hakim tunggal praperadilan mengenai putusan praperadilan. Terkait putusan praperadilan, pihaknya selaku penyidik akan bertindak profesional dan akan membuka sprindik baru, sambil mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim praperadilan dalam putusannya.

“Dengan putusan praperadilan, penetapan tersangka maupun sprindik kita dianggap cacat dan batal demi hukum. Maka artinya akan kami tindaklanjuti dengan menerbitkan sprindik baru untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi pengadaan puskesmas keliling di Kabupaten Tambrauw,” kata Khusnul Fuad.

Sementara itu, Kuasa Hukum Pemohon, Loury Da Costa menanggap hakim praperadilan sangat objektif berdasarkan bukti-bukti ahli dan saksi yang diberikan, bahwa proses penetapan tersangka tidak sesuai prosedur. “Kalau bagi kami, putusan ini berdasarkan fakta persidangan dan sangat objektif sekali,”ujarnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed