oleh

Penerima Bansos, Data Dari BPS Tidak Valid?

KAIMANA – Hingga saat ini sejumlah data terkait dengan Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Sosial (bansos) tunai sebesar Rp 600.000 per bulan, dalam penanganan dampak pandemi Corona, masih simpang siur. Bahkan, di sejumlah daerah hal ini menjadi masalah dan menimbulkan persoalan baru ditengah pandemi Corona.
Pasalnya, data yang diinput masuk ke dalam data penerima bansos tunai tersebut, tidak sesuai dengan data riil di lapangan. Bahkan, aparat dan ASN pun ikut terdatakan sebagai penerima bansos tunai tersebut, sementara warga miskin tidak tercover di dalamnya.
Untuk menghindari kekisruhan tersebut, Kampung Trikora Distrik Kaimana, tidak ingin kecolongan untuk menggunakan data KK miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kaimana. Menurutnya data dari BPS tidak valid.
“Kami akan mendatanya sendiri. Karena itu, setelah adanya regulasi ini, saya sendiri sudah sampaikan kepada seluruh RT untuk mendatakan KK yang berhak menerima bansos tunai ini. Karena RT yang lebih tahu warganya. Data itu harus valid, karena itu kita tidak mau ikut data dari BPS, karena mereka menggunakan sistim sampel, padahalnya, banyak warga yang seharusnya berhak mendapatkannya,” jelas Kepala Kampung Trikora, Simeon T. Mudeheru, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/5).
Dikatakan Simon, hingga saat ini pihaknya masih mendatakan dari sekitar 900-an KK yang berada di Kampung Trikora. Sehingga penerima PKH dan BPNT dari Kementerian sosial, tidak lagi menerima Bansos tunai tersebut.
“Kita akan datakan, jika mereka yang terima PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial, tidak lagi kita datakan. Kita datakan ini adalah mereka yang terdampak langsung dari pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed