oleh

Penembak Riko Harus Dipecat

Isak tangis Rosinta, ibunda Alm. GKR alias Riko, pecah ketika datang pada  Aksi Bakar Lilin di Taman Sorong City, Kamis (8/10) memperingati 40 hari kematian Riko saat berstatus tahanan. Dalam aksi bakar lilis tersebut, terpampang wajah Alm. GKR pada sebuah poster yang bertuliskan Riko Meninggal Di Tangan Aparat. Selain itu, terdapat beberapa kertas yang ditempelkan pada tembok Taman Sorong City dan bertuliskan Kepolisian Kota Sorong harus bertanggung jawab atas kematian Riko. Riko bukan pelaku tetapi korban pelanggaran HAM, Riko Butuh keadilan dan Siapa yang disidang Etik.

Ibunda Riko, Rosinta mencurahkan segala kesedihannya, menangis disertai permintaan maaf kepada anaknya, Rosinta bahkan meminta ampun kepada anaknya dan mengaku salah kepada buah hatinya tersebut. “Riko sayang, mama sayang Riko, Riko mama punya jantung hati sayang ee. Maafkan mama Riko, mama minta ampun Riko e, mama tidak bisa lupa Riko, sampai mama tatutup tanah sama seperti Riko baru semua selesai,” ucap Rosinta dengan isak tangis yang tidak terbendung.

Rosinta menginginkan agar oknum polisi penembak Riko ditunjukkan, beritahu nama, pangkat dan wajahnya, sebab Riko ditembak seperti binatang. Rosinta pun mengatakan semua yang ditunjukkan kepadanya adalah rekayasa, seperti sendok dan lain sebagainya, karena ketika ia serahkan Riko, Riko tidak menggunakan baju. “Tidak mungkin dia bawa sendok, jadi saya minta tunjukkan sendok itu dia bawa dari mana, jangan rekayasa. Saya serahkan anak saya untuk diperiksa dan tanya dia bawa minuman dari mana. Saya tidak tahu dia pelaku atau bukan, saya yang serahkan dia bukan polisi cari,” ucapyna.

Rosinta berterima kasih kepada Wakapolda Papua Barat yang sudah berkunjung ke rumahnya, namun tolong ungkap penembak itu. Rosinta meminta agar oknum tersebut di pecat dan dipulangkan ke kampung halaman. 

Kuasa Hukum : GKR Bukan Pelaku !

Tim kuasa hukum keluarga Alm. GKR alias Riko, membantah dengan tegas bahwasannya Riko merupakan pelaku kasus pembunuhan, pencurian dan pemerkosaan terhadap OKH pada 27 Agustus 2020 di Kepulauan Doom, sebelum adanya keputusan Pengadilan Negeri Sorong. Oleh sebab itu, sepatutnya praduga tak bersalah harus dijunjung.

Kuasa hukum, Leonardo Ijie mengatakan bahwa ia bersama rekannya diminta sebagai kuasa hukum keluarga yang diwakili oleh Sinode GKI. Oleh sebab itu, kedatangannya untuk menanyakan sudah sampai mana proses penyelidikan kasus kematian GKR. “Sudah ada rilis terkait beberapa pelaku yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan Riko meninggal, namun disanyangkan salinan putusan sidang kode etik tidak diberikan ke keluarga, seharusnya diberikan,” katanya.

Menurutnya, keluarga sangat tidak puas, sebab keluarga juga harus memegang salinan tersebut sebagai bukti bahwa proses hukum telah berjalan. Leonard mengatakan, perlakuan terhadap Riko bukan kali pertama, hal ini bisa dibuktikan dengan 5 LP atas perlakukan oknum aparat kepolisian di Kota Sorong yang dinilai sangat tidak manusiawi, namun hingga saat ini prosesnya tidak berjalan. “Akumulasi puncaknya yang dialami Rico adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum di Polres Sorong Kota,” tegasnya.

Leonardo meminta Kapolri tidak melindungi aparat-aparat yang merusak citra kepolisian diatas negeri ini dam di mata rakyat. Ia meminta siapapun aparat yang berperilaku tidak manusiawi agar dituntut, diusut dan dipindahkan bahkan diberhentikan dari jabatan. “Kalau Kapolres Sorong Kota tidak mampu, silahkan angkat kaki dari sini. Kami anggap ketertiban Kota Sorong tidak dijamin oleh beliau,” tegasnya lagi. Ia juga sangat menyayangkan peredaran miras tidak terkontrol padahal sudah ada Perda Miras. 

Kuasa hukum lainnya, Fernando Ginuni pun membantah GKR adalah pelaku. Menurutnya, GKR bukan pelaku sebab Pengadilan-lah yang bisa memutuskan Riko sebagai pelaku apabila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu diketahui, ibunda Riko berlutut dan meminta maaf kepada anaknya karena menyerahkan anaknya. “Untuk ditanya, saat Riko mabuk mungkin lihat kejadian itu atau tidak, bukan menyerahkan karena Riko pelaku. Riko bukan pelaku, tapi Riko adalah korban pelanggaran HAM yang terjadi. Sebagai penegak hukum, harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah,” pungkasnya. (Juhra Nasir)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed