oleh

Pendaftaran Cawabup Maybrat Diperpanjang

SORONG – Ketua Pansus Pemilihan Wakil Bupati Maybrat sisa masa jabatan 2017-2022, Thomas Aitrem mengatakan berbagai tahapan telah dikerjakan pihaknya di Pansus pasca terbentuk pada Oktober 2020 lalu. Pansus DPRD Maybrat yang diketuainya, dibantu dua wakil ketua dan tujuh anggota DPRD Maybrat, telah melakukan pembahasan jadwal dan tata tertib pemilihan Wakil Bupati Maybrat sisa masa jabatan 2017-2022.

Kepada Radar Sorong melalui sambungan telepon seluler, Selasa (23/2), Thomas Aitrem mengatakan pihaknya juga telah konsultasikan Tata Tertib Pemilhan Wakil Bupati Maybrat ke Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. “Dan tata tertib tersebut sudah kami sahkan bersamaan pada sidang paripurna APBD induk tahun 2021,” jelas Thomas Aitrem.

Politisi Golkar ini mengatakan, dengan dasar pengesahan tata tertib pemilihan Wakil Bupati Maybrat sisa masa jabatan 2017-2022, pansus menyurati empat pimpinan parpol koalisi pengusung pasangan Sagrim-Kocu (SAKO) yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKS. “Tanggal 7 Januari surat Pansus mengetahui pimpinan DPRD Maybrat, sudah kami kirim ke empat partai koalisi pengusung pasangan SAKO. Sesuai ketentuan yang diatur dalam tata tertib pansus yaitu 30 hari, namun sampai dengan tanggal 7 Februari partai koalisi belum mengirim dua nama calon Wakil Bupati ke Pansus. Karena partai koalisi belum mengajukan nama, sehingga pansus kembali memperpanjang masa pendaftaran calon wakil bupati Maybrat sampai dengan Maret mendatang,” jelasnya.

Menurutnya, yang penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh keempat partai koalisi pengusung Sagrim-Kocu dalam pilkada 2017 lalu, adalah terkait dengan pengusulan nama calon yang diajukan tidak boleh masing-masing partai ego mencalonkan kadernya masing-masing. Menurutnya, seharusnya partai koalisi harus duduk bersama untuk menyepakati hanya dua nama yang diajukan, karena ketentuan aturan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2018 memang menghendaki demikian.

“Ini yang penting untuk diketahui oleh keempat pimpinan partai koalisi bahwa bukan masing-masing parpol mempertahankan egonya mengusung calon dari kader partai yang bersangkutan, tetapi harus duduk bersama untuk mengusung hanya dua nama. Tidak bisa lebih dari dua atau kuarang dari dua nama. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu, maka berkasnya kami kembalikan,” tegas Thomas Aitrem sembari menambahkan bahwa pernyataannya ini bukan maunya pansus tetapi itu perintah undang-undang. (ris)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed