oleh

Pencairan Dana Otsus ‘KJ’

MANOKWARI – Sudah memasuki bulan kelima di tahun 2020, tetapi pemerintah pusat belum juga mencairkan tahap pertama dana otononi khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat. Padahal menurut Plt Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Pronvisi Papua Barat, Drs. Enos Aronggear, tahun-tahun sebelumnya dana Otsus tahap pertama dicairkan paling lambat bulan Maret. “Sampai sekarang dana otonomi khusus belum ditransfer pemerintah pusat, kita masih menunggu,” kata Aronggear kepada Radar Sorong, Rabu (13/5).

Aronggear mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan pencarian tahap pertama dana Otsus 2020 sejak Maret, yang dijawab Kemenkeu meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi pertanggungjawaban dana Otsus tahap sebelumnya. Inspektorat provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan evaluasi dan hasilnya sudah disampaikan ke BPKAD. Menurut Aronggear, dari hasil evaluasi tersebut, pihaknya telah mengirim kembali pengajuan pencairan tahap pertama dana Otsus tahun 2020. “Kita sudah kirim hasil evaluasi ke Kemenkeu dan saat ini sedang dalam kajian. Ya, kita harapkan dana Otsus tahap pertama segera ditransfer. Kalau dicermati ini sudah sangat terlambat,” ujarnya.

Pemprov Papua Barat sangat memaklumi keterlambatan transfer dana Otsus  di saat pemerintah sedang serius menangani wabah virus corona (Covid-19). Keterlambatan ini juga terkait dengan revisi anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Tahun 2020 ini pemerintah pusat mengalokasikan dana Otsus untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,51 triliun. Aronggear mengatakan, dana ini dibagi 90 persen untuk kabupaten/kota dan 10 persen dikelola Pemprov Papua Barat. Namun sebelum dibagi, akan dikeluarkan untuk bantuan keagamaan, pengoperasian Fakultas Kedokteran Unipa di Sorong. “Sudah diatur dalam Peraturan Gubernur, 90 persen diberikan ke kabupaten/kota dan 10 persen dikelola provinsi,” ujarnya.

Dia mengakui realisasi dana Otsus tahun 2019 tak mencapai 100 persen, hanya 89 persen. Realisasi dana Otsus yang tak mencapai 100 persen ini menjadi perhatian Kementerian Keuangan. “Realiasasi 89 persen ini sudah mencakup keseluruhan,” tutur Aronggear.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat Sugiyono,SH membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi atas realisasi dan penggunaan dana Otsus tahun 2019. Hasil evaluasi telah diserahkan ke BPKAD untuk diteruskan ke Kementerian Keuangan.

Sugiyono mengakui, daya  serap dana Otsus tahun 2019 tidak sampai 100 persen dan ini dipertanyakan Kementerian Keuangan. “Evaluasi yang dilakukan juga terkait dengan output dari pengelolaan dana  Otsus ini seperti apa,” ucapnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed