oleh

Pemprov Siap Hadapi Gugatan

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat, Dr. Roberth Hammar,SH,M.Hum,MM menegaskan, pihaknya siap menghadapi gugatan para Penggugat. Menurutnya, Pansel telah melaksanakan tahapan pemilihan calon anggota DPR PB Melalui Mekanisme Pengangkatan. Proses seleksi bakal calon anggota DPR PB jalur Otsus ini diawali dari Panitia Penjaringan (Panja) di setiap kabupaten/kota. “Ya, Panjalah yang melakukan seleksi administrasi dari awal yang hasilnya diserahkan kepada Pansel. Gugatan para Penggugat ini akan kita hadapi,” jelasnya.

Hammar menjelaskan, ada sekitar 4 calon anggota DPR PB yang digugat di PTUN. Para penggugat mempersoalkan bahwa dari 11 calon anggota DPR PB jalur Otsus terdapat 4 bermasalah, diantaranya masih berstatus PNS (pegawai negeri sipil) dan pengurus partai politik. 

Sebelumnya, Yan Warinussy kepada Radar Sorong mengatakan, dalam persidangan, majelis Hakim secara bergantian menanyakan tentang status Pansel, apakah sebagai badan tetap (permanen) atau kah temporer atau ad hoc atau sementara. Frengky Umpain selaku mantan Ketua Pansel menjawab pertanyaan Majelis Hakim menjelaskan, Pansel ditunjuk dan bekerja sesuai SK (Surat Keputusan) Gubernur Papua Barat.  Diangkat dan bekerja sampai tanggal 7 Juli 2020. “Kami menyerahkan hasil seleksi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat, sejak hari itu juga kami mengumumkan hasil dan kerja kami selesai Yang Mulia,” terang Umpain kepada Majelis Hakim.

Advokat Yan Christian Warinussy selaku Kuasa Hukum Gubernur Papua Barat kemudian menyerahkan salinan keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 184.4-4/214/10/2019 Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretaris Seleksi Calon Anggota DPR Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024, tanggal 28 Oktober 2019. Dokumen surat tersebut diserahkan asli dan foto copynya kepada Majelis Hakim untuk dipelajari.

Majelis hakim baru mengetahui bahwa sekretariat Panitia Seleksi sudah tidak ada di alamat panggilan sidang, karena sesuai keterangan Frengky Umpain dan Yusuf Sawaki bahwa posisi kedua hadir di ruang sidang adalah sebagai mantan anggota pansel saja.

Persidangan kemudian diskors oleh Majelis Hakim untuk membuat putusan sela menyikapi permohonan intervensi dari 4 (empat) calon anggota yang memberi kuasa hukum kepada Advokat Pieter P. Welikin. Majelis hakim TUN memberi kesempatan kepada Penggugat memperbaiki beberapa kekurangan redaksional dalam gugatannya dan diperbaiki  di depan Majelis Hakim TUN. Sidang kemudian ditunda hingga Kamis, 22 Oktober 2020 dengan agenda menerima perbaikan surat kuasa dari Gubernur Papua Barat yang akan bertindak untuk dan atas nama Pansel sebagai Tergugat di PTUN Jayapura. Kemudian penyerahan Jawaban dari Tergugat di persidangan mendatang. (Laode Mursidin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed