oleh

Pemprov PB Dukung Program TORA

-Manokwari-718 views

MANOKWARI-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat (PB) akan mendata tanah-tanah untuk disertifikatkan. Termasuk pula alih fungsi hutan untuk peruntukkan. “Seperti alih fungsi hutan produksi untuk digunakan membangun infrastruktur. Itu semua merupakan program pemerintah pusat,” kata Gubernur Drs Dominggus Mandacan kepada wartawan.

Gubernur mengatakan, pekan lalu telah digelar rapat koordinasi di Jakarta terkait dengan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Pemerintah pusat mencadangkan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif seluas 938.879 hektar dan untuk pencetakan sawah baru seluas 39.229 hektar pada 20 provinsi untuk program.

Di samping itu, pemerintah telah mencadangkan TORA dari hasil adendum Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (izin Hutan Tanaman Industri/HTI) seluas 51.029 hektar dari 13 perusahaan. Hal ini merupakan bentuk partisipasi dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria.

Gubernur mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan sertifikasi bagi seluruh lahan rakyat di negeri ini. Hal tersebut menjadi penting diharapkan mampu mengembangkan perekonomian rakyat.

“Juga ada hutan-hutan lindung yang karena tuntutan pembangunan harus dialihfungsikan. Alih fungsi hutan ini perlu kita menyurat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti untuk membangunan jalan guna menjangkau masyarakat di pelosok,” jelasnya.

Pemprov telah mengusulkan beberapa kawasan hutan lindung agar dialihfungsikan. Seperti hutan di Waigeo, Raja Ampat. Pemerintah saat ini sedang membangun jalan  yang melewati hutan konservasi. Pembangunan jalan ini belum dilanjutkan karena harus menunggu izin alih fungsi hutan.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed