oleh

Pemkot akan Monitoring Pengembang Perumahan

-Ekonomi-121 views

SORONG- Bertempat di Samu Siret Kantor Walikota, dilakukan penandatangan berita acara serah terima administrasi prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah Kota Sorong, Kamis (17/12).

Hal ini merupakan implementasi dari Perwali Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan, pemukiman dan perdagangan kepada pemerintah daerah.
Wali Kota Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM mengatakan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Pengembang yang berjumlah 18 itu apakah mereka berpikir 30% untuk pemerintah daerah, tidak. Saya akan turun monitoring kalau tidak siapkan maka saya akan gusur, karena 30% itu untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial itu harus. Ada aset-aset yang semrawut dan tidak terurus, dengan kehadiran KPK mereka bisa meluruskan itu. Saya berterima kasih kepada KPK,”ujar Wali Kota Lambert Jitmau.
Lanjutnya, ada beberapa pengembang yang membangun perumahan tetapi IMB belum ada sehingga kami akan melakukan monitoring ke setiap lokasi masing-masing pengembang. “Kami akan mengecek kebenaran karena ada IMB palsu yang dikeluarkan ada namanya pak wali Lambertus Jitmau dan tanda tangan sama tetapi bukan saya yang tanda tangan,” ungkap Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Sorong, Anhar Akib Kadar, S.STP,MSi mengatakan kegiatan pelaksanaan, penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari pengembang perumahan kepada pemerintah Kota Sorong bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup warga Kota Sorong yang menghuni kawasan perumahan yang selama ini diliputi dengan masalah lingkungan dan sosial serta berdasarkan hasil rapat dalam acara Sosialisasi Pencegahan Korupsi serta Monitoring dan Evaluasi seluruh Pokja Rencana Aksi MCP oleh KPK RI.
Lanjutnya, Tim Verifikasi PSU Kota Sorong melaksanakan Sosialisasi Perwal Nomor 18 Tahun 2020 kepada para Pengembang Perumahan yang berada di wilayah Kota Sorong untuk mengetahui Tata Cara dan Pedoman Penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Sorong sebelum diterbitkan ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Sehingga harus diketahui bahwa Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu tidak akan menerbitkan IMB apabila belum diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan PSU dari Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Sorong,” tegasnya.
“Saat ini telah ada 18 Perusahaan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Perdagangan yang mengajukan Permohonan Penyerahan PSU kepada Pemerintah Kota Sorong namun yang telah memenuhi syarat dan bisa diproses Penerbitan BAST sebanyak 11 Permohonan,” katanya.
Dikatakannya, bahwa luasan tanah PSU yang akan diserahkan oleh pengembang Perumahan yang telah disebutkan, merupakan kewajiban Penyiapan Tanah PSU seluas minimal 30% dari total luas tanah yang dimohonkan untuk dibangun Kawasan perumahan. “Pengembang juga berkewajiban untuk membayar kompensasi Penyediaan Tanah Pemakaman sebesar 2% dari luas tanah yang dimohonkan kepada Pemerintah Kota Sorong,” ujarnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed