oleh

Pemkab Tambrauw Dorong Akselerasi Program BP Jamsostek bagi Korpri

SORONG – Pemerintah Kabupaten Tambrauw meminta dukungan seluruh OPD untuk mendorong akselerasi program BP Jamsostek bagi anggota Korpri agar segera dilaksanakan. Hal tersebut diungkapkan Asisten I Pemkab Tambrauw, M. Zen Hayatudin saat membuka rapat monev pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bersama pihak BP Jamsostek Papua Barat, Jumat (18/6).

“Program ini saya lihat sangat bermanfaat sekali bagi Korpri. Karena saya merasakan sendiri puluhan tahun menjadi ASN, ada potongan iuran Taspen sampai 2015 namun tidak tahu arahnya kemana. Itu yang patut dipertanyakan. Saya sendiri ingin tahu, sebenarnya mengalir kemana hasil dari iurannya. Jika dinbandingkan dengan Taspen, saya rasa BP Jamsostek ini lebih jelas manfaatnya,” ungkap Zen Hayatudin.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Zen mengungkapkan, saat ini pegawai non ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tambrauw, termasuk aparatur kampung sudah bergabung dalam kepesertaan BP Jamsostek. Dengan melihat besarnya manfaat yang didapatkan oleh para pegawai non ASN Kabupaten Tambrauw dari program BP Jamsostek ketika mengalami kecelakaan kerja, oleh karenanya ia sangat mendukung penuh pasa ASN untuk bergabung.

“Dengan mengetahui manfaat BP Jamsostek ini, saya merasa sangat tertolong sekali. Sehingga jika ASN atau Korpri mengikuti program tersebut, maka akan jelas sekali manfaat yang akan didapatkan. Non ASN sudah bergabung, lalu kita ASN ini kapan, Korpri kapan? Kita harus upayakan itu segera. Agenda ini sangat harusnya bisa dihadiri oleh pimpinan OPD, atau paling tidak ada perwakilan dari masing-masing OPD. Terutama orang BKD, karena mereka yang paling tahu berapa banyak pegawai ASN Pemkab Tambrauw,”

jelasnya.

Sementara itu Kepela BP Jamsostek Cabang Papua Barat, Sunardy Sahid mengatakan bahwa jika Pemkab Tambrauw memang serius untuk mengakselerasi jalannya program BP Jamsostek bagi ASN, maka akan lebih baik jika didukung dengan lahirnya regulasi atau produk hukum. Hal tersebut bisa berupa perda atau perbup, yang bisa mengunci dna melindungi aturan tersebut.

“Tekad ini sudah sangat baik, tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika didukung dengan lahirnya produk hukum yang akan melandasi kuatnya regulasi tersebut. Setelah dibentuknya regulasi, dukungan lain yang bisa diupayakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kelangsungan program BP jamsostek adalah, memberikan perlindungan itu kepada warga, baik itu pekerja formal maupun informal

tutup Sunardy. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed