oleh

Pemkab dan Pemkot Sorong Bahas 33 Aset

SORONG-Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan rapat Monitoring Control Prevention (MCP) bersama Satgas KPK RI Wilayah VI terkait Penyerahan Asset tanah dan bangunan dari Kabupaten Sorong kepada Kota Sorong, di Ruang Anggrek Pemkot, Jumat (11/6). 

Rapat dipimpin Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria sebagai mediator dalam membahas dan memberikan solusi penyelesaian asset tanah dan bangunan dari Kabupaten Sorong.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan bahwa ada 33 aset yang dibahas antara Pemerintah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Kota Sorong. “Ada beberapa klaster yang disepakati. Misalkan kota bilang ada asset 1,2,3,4,5 yang harus diserahkan, tetapi kabupaten bilang tidak tercatat di mereka dan informasi tidak jelas. Itu akan menjadi internal kota,” ujarnya.

“Ada juga, klaster yang lain, yaitu kota bilang ada aset, ada sertifikat atas nama kabupaten tetapi kabupaten bilang tidak tahu. Akibatnya BPN tidak bisa proses. Karena belum ada penyerahan resmi dari bupati ke kota. Tindaklanjutnya adalah kota akan menyurati bupati melampirkan sertifikat dan bupati akan menyiapkan SK penyerahan,” sambungnya.

Dikatakan Dian bahwa Ada juga klaster seperti rumah dinas eks bupati yang diusulkan untuk museum dan sudah 4 tahun lebih diusulkan. Tetapi siapa yang tindaklanjut ini, karena tidak bergerak. Sehingga untuk kebaikan bersama, kabupaten akan memastikan dukungan tertulis dari Gubernur dari provinsi, dari 5 kabupaten/kota yang lain terkait dengan kesepakatan membuat museum dan konseling. “Selambat-lambatnya sampai 11 Oktober 2021, selama 4 bulan. Jika Kabupaten tidak bisa mendapatkan itu Kabupaten akan menyerahkan rumah itu kepada kota,” ujarnya.

Kemudian, Dian menambahkan ada juga dibahas terkait Tanah HPL 01,02 di Distrik Maladumes yang 60 hektar, diusulkan 10 hektar akan dihibahkan dan 50 hektarnya diserahkan dari kabupaten pada kota dan BPN akan turun melakukan rekonsiliasi memetakan dan jika ada lokasi-lokasi yang mungkin masih tersedia atau kosong bisa diserahkan lagi kepada masyarakat Suku Moi. Dan bupati dan wali kota bersama-sama menyerahkan.

“Selain itu, ada Balai Diklat Km 8 Kelurahan Klabulu, yaitu pernah ada permintaan untuk dibangunkan. Jadi kesepakatan rapat kota akan berkomitmen mewujudkan anggaran 20 miliar membangun diklat untuk kabupaten. Tetapi kota konsultasi dengan BPK memastikan bahwa sumber anggaran itu bisa dipakai,” katanya.

“Ini urusan sederhana, jika ada konsultasi yang rutin dan ada dukungan dari wali kota dan bupati. Makanya penting pertemuan wali kota dan bupati. Karena untuk memfinalkan ini. bupati wali kota ketemu insya Allah ini selesai semuanya. Pesan kami untuk kota jangan sampai, ini sudah diserahkan tetapi tidak di optimalkan. Jangan sampai masalah ini berlaurt-larut, kota-kabupaten gak berers-beres,” pungkasnya. 

Asisten 1 Setda Kota Sorong,  Rahman S.STP, MSi mengatakan ada 33 aset yang didaftarkan dan terbagi dalam beberapa klaster. Yang pertama itu akan diserahkan oleh Kabupaten karena memang sudah ada SK DPR. Hanya kekurangan SK bupati. 

Yang kedua yaitu Kabupaten tidak mencatat sebagai barang milik daerah, tapi Kota mendapatkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten. “Kesepakatannya sertifikat itu akan kami copy dan teruskan ke kabupaten. Nanti kabupaten juga akan menyerahkan. Sehingga ini bisa segera dicatat di kota,” jelasnya.

Sementara, kata Rahman untuk klaster yang ketiga adalah asset yang tidak tercatat di kabupaten dan juga tidak tercatat di kota maka nanti akan menjadi tanggunjawab pemerintah kota untuk diinventarisasi, karena masuk dalam wilayah Kota Sorong. 

“Kami ini sama-sama pemerintah, ibaratnya kantong kanan dan kiri. Ini kan bukan uang kami pribadi. Ini uangnya negara jadi masalah diserahkan itu hanya pencatatan administrasi. Jadi intinya, kami hanya siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan undang-undang dan apa yang menjadi kebijakan kepala daerah masing-masing,” tegasnya.

Asisten 1 Setda Kabupaten Sorong, Adi Bremantyo,M.Si mengatakan, kegiatan sudah dimediasi oleh KPK, sehingga ia berterima kasih karena selama ini permasalahan asset antara kabupaten-kota masih berlarut-larut atau belum selesai.

“Ada 3 item per asset nanti akan ditindalanjuti. Apa yang belum selesai insya Allah setelah dimediasi oleh KPK bisa diselesaikan secepatnya. Selanjutnya sesuai kesepakatan rapat, hasil pertemuaannya akan kami laporkan kepada pimpinan kami dalam hal ini pak bupati. Ada batas waktu yang diberikan KPK, nanti Pak bupati akan bertemu dengan Pak wali kota sesuai arahan dari KPK,” pungkasnya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed