oleh

Pemilihan Kepala Kampung, Panitia Harus Profesional

FEF-Himpunan Mahasiswa Peduli Demokrasi Kabupaten Tambrauw mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Tambrauw tentang tata cara pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung serentak tahun 2021.

Ketua Himpunan Mahasiswa Peduli Demokrasi yang juga ketua Ikatan Mahasiswa Tambrauw kota studi Jayapura, Nicodemus Momo, meminta panitia tingkat kabupaten dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung agar bekerja profesional dan mengacu pada Perbup dan edaran Bupati KabupatenTambrauw No. 3 Thn 2021 dan nomor 141/131/2021.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Baca Juga : Pusling Tambrauw, 5 Saksi Dihadirkan

“Ketua panitia pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten harus memperhatikan pihak- pihak tertentu jika dalam penitia ada yang bermain/melawan Perbup No.3 THN 2021 dan edaran bupati No.141/131/2021 yang memberikan ruang untuk ASN dan Ijazah beli untuk calon kepala kampung,” ujarnya kepada Radar Sorong kemarin (1/6).

Dia mengatakan, dari apa yang disampaikan pihaknya adalah sebagai dukungan Himpunan Mahasiswa Peduli Demokrasi Tambrauw tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung. Karena, kata dia berdasarkan hasil riset dari Universitas Papua Manokwari Tahun 2019 bahwa Kabupaten Tambrauw memiliki IPM terendah di Papua Barat, yang mana salah satu Indikatornya adalah 95% kepala kampung se-kabupaten Tambrauw tak memiliki ijazah.

Baca Juga : Mantan Pejabat Tambrauw Kembalikan 4 Mobil

“Sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) Perbup tambrauw nomor 3 Tahun 2021 maka dengan ini disampaikan bahwa PNS di lingkungan Pemkab Tambrauw dilarang  atau tidak diberikan Ijin untuk menjadi bakal calon kepala kampung dalam pemilihan kepala  kampung serentak 2021,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dalam pasal 264 KUHP yang berbunyi pemalsuan surat/dokumen diancam dengan pidana penjara.

“Kami mahasiswa peduli Demokrasi, pemilihan kepala kampung serentak se-Kabupaten Tambrauw agar menjaga nama baik Pemda serta dinas terkait apa bila tak melaksanakan Perbup dan edaran Bupati Tambrauw maka potensi konflik sosial dan Hukum sangat besar bagi kita semua,” tutupnya. (raf)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed