oleh

Pemerintah Beri Keringanan Bagi Penerima KUR

-Ekonomi-89 views

SORONG – Sejak pandemi Covid-19 melanda, perekonomian mulai terdampak secara masif dan signifikan. Salah satu sektor yang paling rentan terdampak adalah Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Sehingga pemerintah mempersiapkan skema dukungan kepada UMKM dalam bentuk subsidi bunga kredit. Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur kredit/pembiayaan dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur. Subsidi bunga yang diberikan kepada UMKM merupakan salah satu instrumen kebijakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung dari sisi supply side (penawaran).
Program ini merupakan langkah Pemerintah dalam melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dalam menjalankan usahanya yang terdampak pandemi Covid-19.
Adapun ketentuan pemberian subsidi bunga bagi debitur KUR terdampak covid-19 diberikan paling lama enam bulan. Sedangkan besarannya disesuaikan dengan skala usaha UMKM. Subsidi bunga tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 lalu. Hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 65/PMK.05/2020 tentang ­Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Hadirnya regulasi pemerintah ini sebagai upaya agar pelaku UMKM dapat terus bertahan.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong kemudian menjelaskan bagaimana kriteria debitur KUR mendapatkan keringanan tersebut. Bagi penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 seperti penurunan pendapatan, mengalami gangguan proses produksi berhak mendapatkan keringanan dengan beberapa kriteria.
“Pertama, kredit UMKM sampai dengan Rp10 miliar memiliki baki debet kredit atau pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020. Sedangkan yang melebihi dari Rp 10 miliar, maka tidak dapat memperoleh keringanan atas subsidi Bunga tersebut,” ungkap Juanda di ruang kerjanya, Rabu (17/6).
Kedua, lanjutnya, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Kemudian yang ketiga, memiliki kategori performing loan lancar yang dihitung per 29 Februari 2020. Terakhir, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
“Untuk dapat memperoleh fasilitas keringanan tersebut, penyalur KUR melakukan penilaian atas kelayakan permohonan debitur KUR untuk mendapatkan perlakuan khusus dan melakukan verfikasi Nomor Induk Kependudukan penerima KUR terdampak pandemi Covid-19 serta melakukan hal lainnya yang diatur secara detail dalam PMK diatas,” jelasnya.
Juanda berharap, melalui subsidi bunga dari Pemerintah tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
“Selain itu, dengan memiliki pinjaman KUR kiranya dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan usahanya,” tutup Juanda. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed