oleh

Pemekaran PBD, Tunggu Audiensi dengan Mendagri

Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan dan para bupati/walikota di wilayah Sorong Raya sedang menunggu kesediaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaksanakan audensi terkait dengan aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Sebelumnya, rencana audensi dengan Mendagri ini dijadwalkan, 9 Oktober pekan lalu, namun tertunda.

Ditemui di Oriestom Bay Restoran, Rabu (14/10) usai menghadiri Forum Diskusi Grup PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), Gubernur mengatakan dirinya mengirim surat ke Mendagri agar bersedia menerima para bupati/wali kota di wilayah calon DOB (Daerah Otonomi Baru) Provinsi Papua Barat Daya, serta Ketua Forum Pemekaran PBD.

Mendagri telah menanggapi surat tersebut dan bersedia menerima atau beraudensi pada Jumat, 9 Oktober pukul 09.00 WIT di Jakarta. Namun dua hari sebelum audensi digelar, Gubernur mendapat informasi dari Mendagri bahwa pertemuan ditunda dan waktunya akan ditentukan kemudian. “Beliau (Mendagri) kontrak langsung dengan saya dan menyampaikan audensi ditunda dulu, nanti ada petunjuk lebih lanjut,” ucap Gubernur.

Setelah mendapat informasi penunaan audensi dari Mendagri, Gubernur langsung mengirim pemberitahun penundaan ke Ketua DPR PB, Ketua MRP PB dan para bupati/wali kota, ditembuskan ke Mendagri. Bupati/Wali Kota yang rencananya audensi dengan Mendagri diantaranya Wali Kota Sorong, Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, Bupati Tambrauw dan Bupati Raja Ampat. 

Dominggus mengatakan, dirinya dan para bupati/wali kota akan menyampaikan aspirasi agar pemerintah pusat segera memekarkan daerah otonomi baru (DOB)  termasuk Provinsi PBD. “Karena beliau (Mendagri) banyak kesibukan, maka beliau kontak langsung ke saya bahwa hari Jumat, 9 Oktober jam 09.00 itu audensi ditunda. Kita menunggu petunjuk lebih lanjut,” tuturnya.

Apa saja calon DOB kabupaten di Papua Barat yang diperjuangkn untuk dimekarkan, Gubernur tak menjabarkan secara rinci. Dia hanya mengatakan pemekaran DOB di wilayah Papua Barat sesuai agenda sebelumnya. Aspirasi pemekaran Prov  PBD dan beberapa calon kabupaten lanjut Gubernur, pernah dibahas DPR RI periode 2009-2014. Tersisa dua hari masa jabatan, DPR RI menunda pembahasan DOB, hingga diberlakukan moratorium pemekaran daerah otonomi baru. (Laode Mursidin)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed